Lebaran CDN

Usai Dibangun, Yayasan Harapan Kita Serahkan TMII ke Negara

JAKARTA — Pembangunan Taman Mini Indonesia (TMII) buah gagasan Ibu Tien Soeharto di tahun 1972 hingga kemudian diresmikan pada 1975, oleh Yayasan Harapan Kita (YHK) kemudian langsung diserahkan ke negara. Karena sejak awal tidak ada niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri.

Sekretaris Yayasan Harapan Kita (YHK), Tria Sasangka Putra Ismail Saleh, menyebutkan, pada rentang waktu selama 3 (tiga) tahun sejak pembangunan TMII hingga diresmikan pada 1975, TMII langsung dipersembahkan dan serahkan oleh Yayasan Harapan Kita kepada negara.

“Presiden Soeharto, dan penggagas TMII Ibu Negara Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri, yang mulai dibangun oleh YHK pada tanggal 30 Juni 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975,” kata Tria Sasangka, pada konferensi pers di Gedung Perpustakaan TMII, Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Tira Sasangka menambahkan, terkait izin pembangunan dan izin penyelenggaraan usaha TMII, mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.: D.III3912/d/4/74, tanggal 22 Agustus 1974, tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pengelolaan Pengusahaan Taman Mini “Indonesia Indah”.

Ia menandaskan, pelaksana pengelolaan TMII untuk pertama kali dibentuk dan diberi nama Badan Pelaksana Pengelolaan Pengusahaan Taman Mini ‘Indonesia Indah”.

Selanjutnya, dalam penyerahan kepada negara, kata Tria Sasangka, dilakukan melalui Naskah Pernyataan Penyerahan Miniatur Indonesia “Indonesia Indah” di Jakarta. TMII diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1975, dan sebagai bentuk penerimaan oleh negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977, Halaman 2 dari 4, tanggal 10 September 1977 TMII telah ditetapkan sebagai milik Negara Republik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada YHK.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kata Tria Sasangka, pihak YHK kemudian mengukuhkan TMII dalam Akte Persembahan No. 47, tanggal 17 Juni 1987, yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, SH., Notaris di Jakarta.

Menurut Tria Sasangka, itu merupakan wujud pengabdian, bakti, kecintaan dan kontribusi Yayasan Harapan Kita sebagai warga bangsa dan negara dalam memperkokoh pondasi nasionalisme kebangsaan berdasarkan budaya bangsa.

YHK juga menekankan pemahaman yang utuh terhadap pentingnya penerimaan terhadap adanya keragaman budaya dalam rangka membangun rumah kebangsaan nasional untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

Tria Sasangka menegaskan, adapun pengelolaannya dilakukan secara otonom sebagai suatu bentuk kontribusi YHK bagi wahana pelestarian budaya bangsa Indonesia dan memperteguh semangat kebhinekaan Indonesia kepada rakyat, bangsa dan negara.

Sementara itu, terkait pembangunan TMII yang dilaksanakan oleh YHK, jelas Tria Sasangka, hal ini merupakan bentuk ketaatan YHK terhadap pelaksanaan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sebelum pembangunan TMII.

Disebutkan Tria Sasangka, DPR memberikan 4 (empat) alternatif kepada YHK, di mana YHK memilih alternatif ke-4 untuk membiayai sendiri pembangunan proyek TMII, dalam rangka pengisian masterplan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

“Pertimbangan YHK memilih alternatif ke-4, bertumpu pada skala prioritas agar tidak mengganggu atau mengurangi prioritas pembangunan pada saat itu, dan hasil dari public hearing yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu,” pungkasnya. (M. Hidayat)

Lihat juga...