Auriga Nusantara: Tutupan Hutan dan Ekosistem Harus Dilindungi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Indonesia merupakan negara dengan ancaman kepunahan alam tertinggi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Untuk itu, tutupan hutan seluas 89 juta hektare harus dilindungi agar tidak rusak, ekosistemnya juga tidak punah.

Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung menyebut, tutupan hutan alam Indonesia saat ini seluas 89 juta hektare. Terdiri atas 82,59 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 6,30 juta hektare di luar kawasan hutan.

“Tutupan hutan alam seluas 89 juta hektare ini harus kita dilindungi, agar tidak rusak,” ujar Timer, dalam bincang online tentang hutan alam dan ekosistem di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (19/5/2021).

Memulihkan tutupan dan ekosistem hutan menurutnya, bisa dilakukan dengan menghentikan penambangan batu bara.

“Lubang tambang di Indonesia tiap tahun bertambah, saat ini ada sekitar 368 ribu hektare. Izin tambang kita ada 11 juta hektare dan 3 juta hektaer itu hutan alam, dan seluas 14 hektare itu lahan kritis. Jadi, kita harus memastikan itu tidak merusak alam,” tukasnya.

Terpenting lagi kata dia, kita harus dapat memastikan bahwa hutan Indonesia bukan empty forest. Contohnya, Taman Nusantara Kelinci Seblat, itu hutannya bagus tapi ekosistem badak Sumatera-nya hilang.

Begitu juga dengan Bukit Barisan Selatan Taman Nasional, pihaknya tidak pernah lagi mendapatkan laporan akademik yang mengatakan masih ada badak Sumatera di sana.

Kini menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan ancaman tertinggi kepunahan spesies di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

“Jadi, kita nggak bisa berbangga bahwa kita masih punya banyak tutupan hutan kalau spesisnya hilang. Karena kepunahan spesies adalah masalah tertinggi di Indonesia dengan ancaman di Asia tenggara dan selatan,” tandas Timer.

Selain itu yang paling memprihatinkan menurutnya, yakni keadilan akses bagi  masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.

Karena 93 persen izin pemanfaatan hutan Indonesia diberikan kepada korporasi. Dan sebanyak 6,8 persen pada masyarakat lokal.

“Presentasi angka ini harusnya dibalik, akses pengelolaan hutan itu harus lebih banyak diberikan pada masyarakat lokal,” pungkasnya.

Lihat juga...