Bupati Sikka Tiadakan Pelaksanaan Mudik dengan Keluarkan Surat Edaran

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

MAUMERE — Bupati Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sikka Nomor: Satuan Tugas. 85 /C-19/V/2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan.

Bupati Sikka, NTT, Fransiskus Roberto Diogo saat ditemui di SMPK Frateran Maumere di Kelurahan Kota Uneng, Sabtu (1/5/2021). Foto : Ebed de Rosary

“Kami meniadakan pelaksanaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara lintas kabupaten dan provinsi,” tegas Bupati Sikka, NTT, Fransiskus Roberto Diogo dalam suratnya yang diterima Cendana News, Kamis (6/5/2021).

Robi sapaannya menjelaskan, pengeluaran surat edaran ini sebagai upaya pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia sebutkan, surat edaran ini memuat pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dengan tujuh ketentuan penting untuk diperhatikan.

“Pertama, larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi berlaku untuk kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang,” ungkapnya.

Selain itu juga kata Robi, larangan bagi kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor; pesawat udara, kapal laut dan penyeberangan yang mengangkut penumpang.

Ia tambahkan, kedua, larangan penggunaan atau pengoperarian kendaraan bermotor selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, kecuali untuk 8 hal yang ditentukan di dalam surat edaran.

Ketiga, pelaku perjalanan wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan.

Bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Sementara bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

“Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan,” sebutnya.

Robi tambahkan, bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Poin keempat, tambah dia, surat izin perjalanan memiliki ketentuan berlaku secara individual, untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kabupaten dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

Kelima, lanjutnya, pengawasan larangan mudik dan skrining dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif Covid-19. Tes PCR, rapid test antigen/tes Genose Covid-19 dilakukan oleh, Polri dibantun TNI, Dinas Perhubungan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

“Pengawasan akan dilakukan di terminal angkutan penumpang, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan perbatasan antar kabupaten,” ujarnya.

Robi menambahkan, poin keenam, pelanggaran terhadap larangan ini akan diberikan sanksi berupa pengendara akan diperintahkan kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tambah dia, poin ketujuh, surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

“Meski diberlakukan larangan namun ada pengecualian atau mengizinkan untuk pengoperasian kendaraan untuk 8 kepentingan,” ungkapnya.

Robi menjelaskan, pengecualian diberlakukan bagi, pertama, kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara dan kedua, kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan dinas ASN, TNI dan Polri yang digunakan untuk kedinasan.

Ketiga, lanjutnya, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah serta keempat, mobil barang dengan tidak membawa penumpang dan kelima, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan.

“Keenam, kendaraan yang digunakan untuk kepentingan mendesak nonmudik, berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas dan kunjungan keluarga sakit. Juga kendaraan untuk kunjungan duka anggota keluarga meninggal, “ ujarnya.

Selain itu papar Robi, juga pengecualian bagi kendaraan yang mengangkut ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 orang dan pelayanan kesehatan darurat.

Ketujuh, kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia terlantar dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri.

Juga tambahnya, kendaraan yang mengangkut pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kedelapan, pesawat udara, kapal laut dan penyeberangan yang dioperasikan untuk mengangkut logistik atau kargo,” jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sikka, dr. Clara Yosefina Francis, MPH mengatakan, pembatasan kegiatan termasuk mudik ke kampung halaman dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19.

Clara menyebutkan, sebelumnya pun Bupati Sikka sudah mengeluarkan surat kepada maskapai penerbangan agar penumpang pesawat dari wilayah NTT yang datang ke Maumere wajib melampirkan hasil tes PCR atau rapid antigen.

“Kasus Covid-19 di Kabupaten Sikka hingga bulan April 2021 meningkat drastis. Masih sebanyak 250 orang yang berstatus positif Covid-19 dan menjalani perawatan,” ungkapnya.

Lihat juga...