CERI Ragukan Chevron Mampu Selesaikan 7 Juta Metrik Ton Limbah

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Hanya dalam waktu tiga bulan, sesuai dengan jadwal SKK Migas, PT Chevron Pasifik Indonesia akan menyerahkan alih kelola Blok Rokan pada Pertamina Hulu Rokan. Suatu peristiwa yang harusnya menjadi titik balik penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat daerah.

Tapi sayangnya, proses alih kelola ini dinodai oleh permasalahan limbah yang tak kunjung usai, walaupun sudah diprotes masyarakat sejak 15 tahun lalu.

Pengamat Migas dan Batubara dari CERI, Yusri Usman menyatakan potensi penyelesaian limbah B3 berupa Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) sebanyak 7 jutaan metrik ton sangat kecil.

“Ada beberapa hal yang membuat saya meyakini masalah ini tidak akan selesai saat penyerahan alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan adalah tanggal 8 Agustus 2021. Yang pertama, limbah TTM 7 jutaan metrik ton itu banyak, apakah bisa selesai dalam waktu tiga bulan?,” kata Yusri saat dihubungi, Rabu (19/5/2021).

Alasan kedua, masalah limbah beracun ini sudah berlangsung lama, yaitu sudah sekitar 15 tahun dilaporkan oleh masyarakat. Tapi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau seperti tidak berkehendak membawa hal ini ke jalur hukum.

“Bahkan upaya Gubernur Riau yang menyurati pihak Menteri ESDM cq Dirjen Migas pada 28 April 2021, hanya dijawab dengan pernyataan bahwa selama sisa jangka waktu kontrak hingga 8 Agustus 2021, PT CPI akan tetap melanjutkan kegiatan pemulihan limbah TTM sesuai Work Program dan Budget yang telah disetujui oleh SKK Migas,” ujarnya.

Tidak ada penjelasan terkait jika pembersihan limbah itu tidak selesai hingga 8 Agustus 2021, apakah tanggung jawab dan pembiayaan penyelesaian pemulihan fungsi lingkungan akan ditanggung oleh PT CPI atau Pertamina Hulu Rokan.

“Selain itu, saya menilai sangat aneh bahwa surat Gubernur itu bukannya ditujukan, bahkan tidak ditembuskan ke pihak SKK Migas sebagai pihak yang paling bertanggung jawab persoalan limbah beracun ini,” ujar Yusri lebih lanjut.

Alasan ketiga adalah terkait informasi, bahwa sejak awal tahun 2020 semua anggaran sekitar USD 400 juta atau setara Rp5,7 triliun yang bersumber dari cost recovery untuk pemulihan limbah TTM ini dikelola oleh SKK Migas. Tapi sejak pertengahan tahun 2020 hingga saat ini tidak ada kegiatan pemulihan TTM tersebut dilakukan, yang ada hanyalah menyelesaikan kontrak yang lama.

“Dan juga ada informasi terkait penawaran teknologi insitu untuk mengolah limbah B3 TTM yang bisa dioperasikan di sekitar Blok Rokan dengan biaya yang jauh lebih efisien, hanya sekitar USD 50 hingga USD 70 per metrik ton biaya pemulihan TTM nya,” kata Yusri lebih lanjut.

Teknologi tersebut, ungkapnya, sudah pernah dipresentasikan di depan pejabat SKK Migas dan KLHK dengan apresiasi yang baik, bahkan sudah digunakan di lapangan Duri dengan hasil sangat memuaskan dari tahun 2000 hingga 2016, yaitu termasuk menginjeksi pasir pasir yang terikut dalam minyak yang diproduksi kedalam sumur injeksi.

“Anehnya  tawaran teknologi yang efisien ini tidak pernah ditanggapi dan diaplikasi oleh pihak PT CPI di Blok Rokan hingga saat ini. Padahal, selama ini biaya untuk mengangkut limbah TTM dari Blok Rokan ke lokasi pemusnahan di PPLI Cibinong atau pabrik semen di pulau Jawa bisa mencapai sekitar Rp900 ribu per metrik ton, belum termasuk biaya pemusnahan sekitar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per metrik ton. Sehingga total biaya pemusnahan bisa mencapai Rp1,5 juta atau USD 110 hingga USD 150 per metrik ton,” urainya.

Ketua Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi) Matheus Simamora pun sudah menyampaikan keraguannya pada itikad baik PT CPI dalam menyelesaikan TTM yang berjumlah sangat besar tersebut, sejak minggu lalu.

“Bagi kami, CPI  itu hanya pepesan kosong semata. Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan limbah beracun sebanyak dan di luas area yang demikian dalam tempo 3 bulanan?,” ujar Matheus.

Ia juga mempertanyakan komitmen CPI dalam bertanggung jawab pada limbah TTM tersebut dengan cara menjaminkan sejumlah uang yang cukup sebagai retensi untuk membersihkan limbah itu hingga tuntas jika tidak selesai hingga sehari sebelum tanggal penyerahan Blok Rokan ke Pertamina.

Lihat juga...