Disdik Jabar: SILAPIZ Cegah Sekolah Tahan Ijazah Siswanya

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menyebutkan, Sistem Informasi Lapor Penahanan Ijazah (Silapiz) dan pekan pengambilan ijazah akan memudahkan peserta didik untuk melaporkan penahanan ijazah yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

“Ijazah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi bagaimanapun kondisinya. Sampai saat ini, sudah 93 persen ijazah terdistribusi. Dengan aplikasi ini, kita sudah memiliki data dan akan menyegerakan satuan pendidikan untuk bergerak cepat membagikan ijazah,” ujarnya di Bandung, , Kamis (6/5/2021).

Adapun program Pekan Pengambilan Ijazah bertujuan memastikan para siswa mengambil ijazah pada waktunya.

Hal tersebut sebagai jawaban, karena tidak sedikit siswa yang sudah lulus tapi tidak segera mengambil ijazahnya dengan berbagai alasan. Seperti, sudah bekerja di luar negeri, siswa tidak menghadiri undangan sekolah untuk mengambil ijazah hingga mewakilkan pengambilan ijazah kepada orang lain, padahal harus membubuhkan cap tiga jari.

“Melalui program ini, dari tanggal 3 sampai satu bulan ke depan, ijazah lulusan tahun 2021 akan diterima oleh peserta didik secara keseluruhan,” ucap Kadisdik.

Sedangkan program Jabar Eksis, pihaknya mendorong seluruh peserta didik di Jabar agar berani menampilkan karya mereka.

“Sehingga, karya itu diharapkan mampu bermanfaat, baik bagi dirinya, sekolah bahkan masyarakat untuk membangun desa,” imbuhnya.

Dan Satriana Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, mengapresiasi program SILAPIZ Jabar, Kamis (6/5/2021). Foto: Muhammad Amin

Sementara itu, Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, memuji inovasi Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar yang telah meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Lapor Penahanan Ijazah (Silapiz) dan pekan pengambilan ijazah di wilayah setempat dalam rangka mencegah terjadinya sekolah menahan ijazah siswanya.

Program tersebut sebagai bentuk jawaban Disdik provinsi Jawa Barat, terkait banyaknya terdapat di wilayah bahwa sekolah melakukan penahanan ijazah para siswa terkait administrasi dan alasan lainnya. Padahal sesuai aturan hal itu melanggar dan tidak diperbolehkan.

“Ombudsman mengapresiasi langkah Disdik tersebut. Semoga melalui aplikasi itu bisa menuntaskan persoalan penahanan ijazah di Jabar secara massif,” ungkap Dan Satriana kepada Cendana News.

Menurutnya melalui aplikasi tersebut membuat sistem lebih luas dan sistematik. Jika masyarakat lapor ke Ombudsman sifatnya dari orang ke orang dengan aplikasi tersebut bisa menyeluruh. Ombudsman sendiri mengadvokasi untuk menyelesaikan masalah agar siswa mendapatkan ijazah hanya di sekolah tertentu sesuai laporan.

Sementara jelasnya, kejadian penahanan ijazah di wilayah Jawa Barat, kasusnya cukup massif. Rata rata alasannya, terkait administrasi keuangan yang belum diselesaikan oleh orang tua peserta didik. Tentunya Disdik Jabar mengetahui hal itu sehingga membuat aplikasi Silapiz dan pekan pengambilan ijazah tersebut.

“Ombudsman perwakilan Jabar sendiri tahun ini sudah menerima lima aduan terkait penahanan ijazah. Kebanyakan terjadi di Purwakarta dan Bandung. Tapi kami fokus menyelesaikan masalah dalam membantu siswa mendapatkan ijazah,” ujarnya.

Lihat juga...