Ekonom : Akses Pembiayaan UMKM Belum Merata

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati, saat memaparkan tentang UMKM pada webinar bertajuk Akses Pendanaan UMKM,di Jakarta yang diikuti Cendana News, Selasa (11/5/2021). foto : Sri Sugiarti.

JAKARTA — Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati mengatakan, persentase wirausaha di Tanah Air masih berada di bawah negara-negara tetangga.
Tercatat Malaysia memiliki persentase sebesar 4,7 persen, sedangkan Indonesia 3,47 persen.

“Angka 3,47 persen, ini menunjukkan wirausaha kita masih rendah. Padahal pemerintah ingin mendorong UMKM naik kelas,” ujar Ninasapti, pada webinar tentang Akses Pendanaan UMKM di Jakarta yang diikuti Cendana News, Selasa (11/5/2021).

Menurutnya, tidak hanya mendorong keterkaitan antar sektor atau supply chain. Agar UMKM naik kelas, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dari segi produksi, pemasaran dan pembiayaan.

Menurutnya, tidak cukup hanya mengeluarkan pancingan dari sisi supply, dari sisi pembinaan juga harus secara aktif mendorong produksi, pemasaran, pembiayaan, sehingga ada pengembangan dari pengusaha pelaku ultra mikro.

“Tantangan dari sisi pelaku usaha ultra mikro adalah akses pembiayaan UMKM yang belum merata. Padahal Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan security crowd funding untuk memberikan akses pelaku UMKM yang mendapat kontrak dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Saat ini sebut dia, tercatat  sekitar 80 persen usaha mikro belum memperoleh akses pendanaan, sehingga diperlukan pendalaman produk finansial, seperti saving dan asuransi. Banyaknya usaha, terutama ultramikro yang masih belum sehat karena dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan banyak dari pelaku UMKM memiliki akses terbatas untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Selama pandemi, survai Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 87,5 persen UMKM di Indonesia terdampak pandemi. Sebagian dari mereka berhenti beroperasi.

“Permintaan kredit bulan April 3,7 persen. Itu minus karena tantangan integritas akses pembiayaan masih terbatas,” ujarnya.

Wakil Direktur Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menambahkan, banyak UMKM yang membutuhkan fasilitas kredit untuk pembiayaan, namun tidak mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 69,02 persen UMKM membutuhkan modal usaha.

“Karena tidak mendapatkan akses ke lembaga formal, maka banyak pelaku UMKM yang beralih ke lembaga keuangan non-formal, padahal, akses pinjaman ke lembaga tersebut memiliki bunga yang sangat tinggi. Tapi karena tidak ada alternatif lain, pelaku UMKM tetap mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya kepada lembaga keuangan non formal tersebut,” ujar Eko, pada acara yang sama.

Eko berharap pembentukan ekosistem ultramikro oleh pemerintah dapat mengurangi jumlah pelaku usaha yang meminjam ke lembaga keuangan non-formal untuk pembiayaan usaha.

“Salah satu fungsi dari ekosistem adalah pemberian dukungan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Agar mereka dapat beroperasi hingga naik kelas seperti harapan pemerintah,” pungkasnya.

Lihat juga...