Guru di Flotim Pensiun Tetap Mengajar, Uang Taspen Dipotong

Editor: Koko Triarko

LARANTUKA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, meminta agar kasus guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap mengajar meski sudah pensiun selama 10 bulan, segera diselesaikan.

“PGRI Flotim telah mengadukan hal ini saat rapat bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flotim dan DPRD Flotim,” kata Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).

Maksi, sapaannya, menjelaskan sesaat setelah menerima aduan, Kamis (18/3/2021) lembaganya bertemu dengan Dinas PKO dan DPRD Flores Timur dii Gedung DPRD.

Dalam pertemuan tersebut, dibangun kesepakatan mendorong pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi  guru bernama Ribka Nitti.

“Segala beban yang timbul kemudian hari, tidak bisa dibebankan kepada Ribka, karena beliau sendiri tidak mendapatkan pemberitahuan terkait Masa Persiapan Pensiun (MPP) setahun sebelumnya.

Maksi menegaskan, PGRI tidak memiliki kewenangan lebih dalam urusan ini, sebab merupakan lembaga yang tidak bisa mengambil keputusan, sehingga mendorong dinas terkait menindaklanjutinya.

Pihaknya meminta Dinas PKO dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Flotim serta Bupati Flotim, untuk mengganti segala beban yang menimpa guru ASN ini.

“Tidak ada alasan mengelak. Ini murni kesalahan pada lembaga terkait yang tidak memberikan satu informasi pun kepada guru tersebut, bahwa beliau akan pensiun pada usia 58 tahun, karena tidak mengantongi SK Fungsional Guru,” ucapnya.

Maksi memaparkan, sebanyak 204 guru ASN lainnya di Kabupaten Flotim saat ini sedang mengajar dengan nasib yang masih menggantung, atau belum ada kejelasan akan pensiun di usia 58 tahun, atau ada kemungkinan bisa ke 60 tahun, karena memenuhi syarat sebagai seorang Guru ASN.

Ia menegaskan, butuh sumber daya manusia yang andal dalam menterjemahkan segala regulasi agar guru jangan menjadi korban. Jika aduan dan desakan ini tidak diindahkan, maka PGRI akan mengambil langkah tegas dan sudah menyiapkan pengacara.

“Pernahkah pegawai melakukan kesalahan yang korbannya guru, lalu mereka mendapatkan sanksi secara kedinasan? Kan, tidak. Lagi-lagi guru harus jadi korban,” sesalnya.

Sementara itu guru berstatus ASN di SD Inpres Balela, Ribka Nitti, kepada media mengurai kronologi kejadian hingga dirinya disampaikan telah pensiun 10 bulan sebelumnya, meski dirinya sedang menjalankan tugas sebagai guru.

Ribka menjelaskan, pada Rabu (13/1/2021) dirinya mendadak dipanggil ke kantor Dinas PKO Flotim dan saat di depan kantor dirinya diberitahukan, bahwa seharusnya ia telah pensiun pada 4 Februari 2020.

“Saat disampaikan, saya langsung shock dan lemas, sehingga oleh staf Dinas PKO Flotim saya diantar pulang ke rumah. Saya tidak pernah diberikan surat MPP setahun sebelumnya, sehingga saya tetap mengajar,” ungkapnya.

Berurai air mata,Ribka mengaku dirinya bahkan disuruh mengembalikan uang gaji yang telah diperolehnya selama 10 bulan dari  Februari 2020 hingga Desember 2020 sebanyak Rp36 juta lebih.

Ia bahkan terkejut karena tanpa diberitahu sebelumnya, uang Taspen miliknya sudah dipotong semua, guna melunasi gajinya selama 10 bulan tersebut, yang dikatakan sebagai utang.

“Uang Taspen saya sebesar Rp22 juta lebih langsung dipotong semua untuk menutupi utang, tapi belum cukup juga. Saya diminta mencicil sisanya sebesar Rp14 juta dengan cara mencicil per bulan Rp300 ribu hingga 2025 nanti,” ungkapnya.

Lihat juga...