Guru Profesional Harus Memahami dan Mentaati Kode Etik

Editor: Maha Deva

Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, dalam Rakor Sinkronisasi Program Penegakan Kode Etik, Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Karakter Bangsa, yang diikuti perwakilan PGRI se-Jateng, secara daring di Semarang, Sabtu (29/5/2021). foto Arixc Ardana

SEMARANG – Dalam upaya melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai tenaga pendidik, keberadaan guru dilindungi oleh UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Di dalam aturan tersebut dijabarkan,  guru memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi kepada peserta didik. Hal itu sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, juga berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional. Ini dilindungi Undang-Undang. Selain itu, sebagai seorang profesional, seperti halnya profesi lain, misalkan dokter atau wartawan, guru juga memiliki kode etik,” papar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Dr Muhdi SH MHum, dalam Rakor Sinkronisasi Program Penegakan Kode Etik, Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Karakter Bangsa, yang diikuti perwakilan PGRI se-Jateng, di Semarang, Sabtu (29/5/2021).

Di satu sisi, meski belum relatif efektif dalam penegakkan, namun Muhdi berharap, kode etik benar-benar dipahami sekaligus ditaati oleh para guru. “Kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku, yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Ini harus ditaati oleh para guru,” lanjutnya.

Muhdi terus mendorong, dilakukannya sosialisasi kode etik bagi para guru, karena hal tersebut sebagai ciri organisasi profesi.  “Kita dorong guru-guru kita sebagai pribadi yang menarik bagi anak-anak kita. Apalagi guru itu digugu lan ditiru (dipercaya dan menjadi contoh), jangan sampai sebaliknya, guru wagu tur saru (tidak terhormat dan vulgar),” tandas Muhdi.

Di lain sisi, penerapan sanksi  secara kode etik juga harus berbanding lurus. Jika ada oknum guru, yang diduga melanggar kode etik saat melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik, maka penerapan penanganannya harus tepat. “Sebut saja, misalnya ada oknum guru saat melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, dinilai tidak pas, lalu dilaporkan ke aparat kepolisian. Ini yang kita dorong agar jelas, mana pelanggaran hukum dan mana pelanggaran kode etik, sebab sesuai UU, profesi guru dilindungi saat menjalankan tugasnya sebagai pendidik atau pengajar,” tandas Muhdi.

Ketua Biro Penegakan Kode Etik PGRI Jateng, Dr Maryanto, dalam Rakor Sinkronisasi Program Penegakan Kode Etik, Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Karakter Bangsa, yang diikuti perwakilan PGRI se-Jateng, secara daring di Semarang, Sabtu (29/5/2021). foto Arixc Ardana

PGRI Jateng sebagai wadah guru, juga terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian ataupun kejaksaaan, dalam penerapan kode etik guru tersebut.  “Namun yang jelas, kita sebagai organisasi profesi, lebih mendorong ke upaya pencegahan. Caranya dengan memberikan pemahaman kepada para guru, terkait kode etik yang harus dipatuhi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Muhdi.

Ketua Biro Penegakan Kode Etik PGRI Jateng, Dr Maryanto menegaskan, penegakkan kode etik sangat penting, dalam upaya meningkatkan martabat kehormatan para guru. Termasuk untuk mendorong profesionalisme, sekaligus ikut aktif dalam pengembangan bidang pendidikan.

Hal tersebut dikembangkan dalam tujuh pasal dan sejumlah ayat, yang masing-masing cakupan menjadi kode etik guru. “Misalnya, kewajiban guru terhadap peserta didik, harus bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi proses serta hasil belajar siswa. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan,” jelasnya.

Dalam penegakkan kode etik, sudah dibentuk Dewan Kehormatan Guru (DKG), yang dibentuk oleh organisasi profesi guru, termasuk dari PGRI Jateng. “DKG ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru. Termasuk memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik,” pungkasnya.

Lihat juga...