Lebaran CDN

Jurnalis Harus Ikut Bersolidaritas pada Isu Kebebasan Pers dan Berekspresi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

LAMPUNG — Ketua Aliansi Jurnalis Bandar Lampung, Hendry Sihaloho mengajak jurnalis ikut bersolidaritas pada isu kebebasan pers. Selain itu jurnalis harus peka pada persoalan kebebasan berekspresi untuk menyuarakan suara kaum marjinal. Sebagai penyuara suara publik kebebasan pers jadi salah satu indikator demokrasi dalam sebuah negara.

Hendry Sihalolo menyebut AJI Bandar Lampung berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung terus membela jurnalis yang alami kekerasan. Tindakan intimidasi, peretasan, kekerasan verbal, doxing masih terjadi pada sejumlah jurnalis umum dan pers mahasiswa.

“Jurnalis harus bisa bersolidaritas pada persoalan kebebesan pers dalam kerja profesionalnya sekaligus ikut menyuarakan kebebasan masyarakat publik untuk berekspresi, sebaliknya masyarakat publik atau umum wajib menghormati kerja jurnalistik yang memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kaum marjinal,” terang Hendry Sihaloho dalam diskusi “Kebebasan Pers dan Berekspresi : Dalam Bayang Bayang Represi”secara virtual yang diikuti Cendana News, Senin (3/5/2021).

Saat ini sebut Hendry Sihaloho, media dituntut untuk memiliki loyalitas pada kepentingan publik. Media dan jurnalis memainkan peran penting sebagai watch dog atau anjing penjaga. Sebagai kontrol sosial akan ketidakadilan, menyuarakan suara masyarakat marjinal yang luput diperhatikan. Jurnalis tetap dituntut independen, netral meski faktanya perusahaan media memiliki kepentingan bisnis.

“Kekerasan pada jurnalis umum dan pers mahasiswa jadi indikator di Lampung indeks kebebasan pers terus menurun tiga tahun terakhir,” bebernya.

Peristiwa kekerasan pada jurnalis, pers mahasiswa dominan terkait kerja jurnalistik. Jurnalis sebut Hendry Sihaloho perlu mendapat perlindungan karena keberadaannya untuk menjaga, memastikan hak publik terpenuhi. Selain kekerasan pada jurnalis AJI Bandar Lampung juga menyoroti mundurnya kebebasan berekspresi di Lampung pada lingkungan lembaga pendidikan.

Pertama, pelaporan salah satu mahasiswa ke kepolisian imbas aksi demo menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kedua, surat peringatan terhadap lima gubernur mahasiswa salah satu universitas di Lampung imbas rencana demo tuntut keringanan UKT. Ketiga, skors dan drop out kepada sembilan mahasiswa salah satu universitas setelah mendirikan sekretariat.

“Intimidasi, kekerasan pada jurnalis, pers mahasiswa dan pembungkaman pada kebebasan berekspresi jadi catatan terganggunya kebebasan pers dan berekspresi di Lampung,” ujarnya.

Tuti Nurkhomariyah, jurnalis salah satu media online yang pernah mengalami kekerasan verbal dari pejabat publik Lampung mengisahkan pengalamannya secara virtual dalam diskusi publik kebebasan Pers dan Berekpresi, Senin (3/5/2021). Foto: Henk Widi

Pada diskusi daring yang dipandu oleh Derry Nugraha tersebut juga menghadirkan sejumlah jurnalis terimbas kekerasan. Jurnalis salah satu media online, Tuti Nurkhomariyah menyampaikan testimoninya saat alami kekerasan verbal oleh Gubernur Lampung. Dua jurnalis mahasiswa alami teror, peretasan, doxing imbas akan diselenggarakannya diskusi pelanggaran HAM di Papua pada Juni 2020.

Chandra Bangkit Saputra, S.H, Direktur LBH Pers Lampung menyebut jurnalis harus tetap kritis. Sebab dalam sejumlah situasi saat ini jurnalis dihadapkan pada persoalan berita berbayar berimbas pada netralitas. Kebebasan pers tetap menjadikan jurnalis bisa menghasilkan produk jurnalistik berkualitas. Sebab sejumlah sengketa produk jurnalistik memiliki mekanisme salah satunya hak jawab. Ia juga menyebut jurnalis miliki peran dalam menyuarakan keadilan.

Lihat juga...