Kebijakan Afirmasi Dorong UMKM Naik Kelas 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) naik kelas dengan kebijakan afirmasi melalui pendekatan terintegrasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk mendorong UMKM naik kelas hingga marketnya menyasar pasar global.

Upaya ini tersandingkan dengan kebijakan afirmasi UMKM melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Kebijakan itu berupaya agar UMKM naik kelas melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.  Bahkan bisa go pasar global,” ujar Teten, pada diskusi online tentang kebangkitan UMKM di Jakarta yang diikuti Cendana News, Selasa (25/5/2021).

Pendekatan terintegritas dalam mendorong UMKM naik kelas adalah kata Teten, mulai dari memberi kemudahan perizinanan, bantuan hukum, sertifikasi halal gratis, pendampingan dan pelatihan usaha.

Selain itu, juga skema kemitraan, akses pembiayaan, promosi produk, dan belanja pemerintah untuk UMKM.

Terkait akses pembiayaan menurutnya, pemerintah telah meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30 persen di 2024.

“Plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta naik menjadi Rp 20 miliar dan KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta,” urainya.

Sehingga kata dia, kebijakan afirmasi ini menandai prioritas pemerintah untuk  melahirkan UMKM-UMKM unggul di dunia bisa terwujud.

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa kebijakan itu juga berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Yakni dimana  UMKM mendapatkan porsi cukup besar, yaitu Rp 123,46 triliun atau 20 persen dari total anggaran PEN.

“Nah, tahun 2021, anggaran PEN untuk UMKM dan korporasi sebesar Rp  Rp 191,13 triliun atau 27 persen dari total pagu anggaran.Ini bukti keberpihakan pemerintah pada UMKM,” ujar Teten.

Program untuk UMKM itu terinci di antaranya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penempatan dana pada bank umum untuk pembiayaan UMKM, dan penjaminan modal kerja bagi UMKM.

Selain itu, ada keringanan pajak, pembiayaan modal kerja bagi Koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM), dan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

Berbagai program tersebut menurutnya, terbukti ampuh untuk menjaga pelaku UMKM bertahan di tengah badai pandemi Covid-19.

“Terbukti, yakni dari pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari -2,19 kuartal IV 2020 menjadi -0,74 kuartal I 2021. Ini ditopang dari belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik,” ungkapnya.

Kembali dia menegaskan, bahwa  program banpres produktif dan subsidi bunga KUR ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dari survei Kemenkop UKM, tercatat 88,5 persen pelaku UMKM yang penerima banpres produktif,  itu dananya digunakan untuk membeli bahan baku. Sedangkan sebesar 24,4 persen digunakan untuk membeli peralatan produksi usahanya.

Adapun sebesar 53,50 persen adalah penerima program bantuan tidak memiliki pekerjaan lain, selain menjadi pelaku usaha mikro.

Juga sebut dia, tercatat angka penangguran terbuka mulai turun dari 7,07 persen di bulan Agustus 2020 menjadi 6,26 persen pada Februari 2021.

“Nah, ini kan artinya dunia usaha mulai pulih, pengangguran juga turun,” tukasnya.

Lihat juga...