Lebih Tepat di Amil Zakat

OLEH: SHOLIKUL HADI

TELAH menjadi tradisi di bulan Ramadan umat Islam antusias membayar zakat, baik zakat fitrah yang memang wajib ditunaikan saat Ramadan sampai dengan jelang salat Idul Fitri maupun zakat maal.

Beragam cara yang dilakukan umat Islam dalam menunaikan rukun Islam keempat ini. Ada yang langsung membayar zakat kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, dan lain-lain) baik secara door to door atau mengundang mereka di suatu tempat tertentu, ada yang melalui Amil Zakat, dan ada pula yang melalui Panitia Zakat. Lalu, bagaimana cara menunaikan zakat yang paling tepat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan, sehingga sama dengan ibadah-ibadah lainnya seperti salat, haji, dan lain-lain telah diatur kaifiyat (tata caranya). Firman Allah swt dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”.

Kata ‘ambillah’ merupakan perintah Allah yang ditunjukkan kepada Rasul-Nya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai zakat. Karena itu, Nabi Muhammad saw sejak tahun kedua hijriyah selalu mengutus petugas zakat ke berbagai daerah untuk memungut zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di daerah itu dan diserahkan pada orang-orang miskin. Misalnya, beliau mengutus sahabat Muadz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Perintah ini dilanjutkan oleh para sahabat khulafaurrasyidin dan masa sesudahnya. Bahkan, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq ada kebijakan untuk memerangi mereka-mereka yang membangkang bayar zakat.

Selain itu, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah wt berfirman yang artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Mahabijaksana”.

Kata “amil” berarti orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat itu baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian (penyaluran).

Berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut telah ditentukan bahwa zakat hendaknya dibayarkan melalui Amil Zakat. Siapakah Amil Zakat itu?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 angka 7). Untuk pengelolaan zakat sampai pada tingkat daerah, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Di samping itu, untuk untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pasal 1 angka 8).

Zakat tidak hanya merupakan ibadah mahdah fardliyah (individual) saja, akan tetapi merupakan ibadah mu’amalah ijtimaiyah (sosial). Oleh karena itu Yusuf al-Qardawi dalam Sjechul Hadi Permono menjelaskan bahwa nizam (order, tata tertib) zakat tidak menjadi urusan perseorangan, akan tetapi termasuk tugas pemerintah Islamiyah. Islam menyerahkan urusan koleksi dan distribusi zakat kepada negara, bukan kepada kemauan hati individu-individu masing-masing. Hal ini karena ada sejumlah faktor yang tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh syariat Islam:

  1. Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawab terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka.
  2. Untuk memelihara kehormatan orang fakir, maka pemungutan zakat jatah yang menjadi haknya, dilakukan melalui kekuasaan pemerintah dari tangan orang kaya kepada orang fakir.
  3. Membiarkan distribusi zakat dengan perseorangan akan mengakibatkan keadaan kacau balau, semrawut dan salah atur. Bisa juga terjadi seorang atau kelompok fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah-limpah, sedangkan seorang atau sekelompok fakir miskin yang lain justru lebih menderita, namun tidak mendapat jatah zakat sama sekali, sehingga keadaannya menjadi lebih sengsara.
  4. Di sana ada jatah-jatah zakat yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu dan harus atau sebaiknya pemerintah yang melaksanakannya, seperti jatah persiapan perang, al-mu’allafah qulubuhum, kemaslahatan umum dan persiapan para da’i untuk menyampaikan risalah Islam sedunia.

Menurut Didin Hafidhuddin, apabila zakat diserahkan melalui amil (lembaga), paling tidak ada lima keunggulan. Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah; kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; dan kelima, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Pada umumnya, umat Islam lebih senang membayar zakat langsung kepada mustahik dengan alasan yang bersangkutan tahu sendiri keadaan mustahik tersebut (yang benar-benar layak menerima zakat), kurang percaya atas kinerja amil dan bahkan tidak tahu kalau membayar zakat itu lebih tepat melalui Amil  Zakat. Inilah tantangan bagi Amil Zakat (baik BAZNAS maupun LAZ) bagaimana dapat mengelola zakat secara amanah dan profesional.

Amil Zakat hendaknya, pertama, pro aktif dalam pengumpulan zakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dan menarik tentang sadar zakat dan pentingnya zakat melalui Amil Zakat. Kedua, penyaluran zakat hendaknya tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas dan adanya koordinasi antara BAZNAS dan LAZ di daerah sasaran untuk menghindari penumpukan distribusi. Ketiga, Amil Zakat hendaknya terbuka dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanatkan UU Pengelolaan Zakat.

Apabila ketiga hal tersebut dilakukan secara konsisten, insyaallah dapat mendorong kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui Amil Zakat. Semakin banyak yang memilih Amil Zakat dalam menunaikan zakat maka umat Islam akan semakin sejahtera, karena hakikat zakat adalah untuk menyejahterakan umat. Semoga. ***

Sholikul Hadi, S.H., M.H., Dosen dan Direktur Pusat Studi Hukum, Pancasila dan Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Jember, Pengurus LAZ Azka Al Baitul Amien Jember.

Lihat juga...