Lindungi Satwa Liar Butuh Kerja Sama

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pencegahan merupakan pilihan langkah yang diambil Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam mengelola pengawasan satwa liar terancam punah yang dilindungi di Indonesia. Dan, langkah pencegahan ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dirjen KSDAE KLHK, Wiratno, menyatakan dalam menjaga keberadaan satwa liar dilindungi, cara pencegahan akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan menyelesaikan kasus.

“Ibaratnya, saya inginnya seperti mengelola kebakaran hutan. Saya memilih mengambil langkah mencegah kebakaran terjadi dibandingkan harus memadamkan kebakaran. Dan, itu harus dilakukan oleh semua pihak secara aktif. Bukan hanya pemerintah,” kata Wiratno, saat dihubungi, Rabu (18/5/2021).

Ia menegaskan, bahwa tidak ada langkah mujarab dalam melindungi satwa dan tumbuhan serta melakukan konservasi. Yang ada hanya langkah-langkah tetap dalam pembelajaran dan selalu bersinergi dari semua pihak, dalam upaya menjaga lingkungan dan sumber daya.

Dirjen KSDAE KLHK, Wiratno –Dok: CDN

“Menjaga biodiversitas ini merupakan langkah untuk menjaga Bumi secara keseluruhan. Dan, merupakan satu-satunya langkah untuk keluar dari krisis yang saat ini dihadapi oleh Bumi,” tuturnya.

Nilai-nilai biodiversitas yang harus dijaga tersebut meliputi nilai genetik, nilai intrinsik, nilai sosial, budaya dan keagamaan, nilai ekonomi, nilai estetika dan rekreasi serta nilai pendidikan dan keilmuan.

“Artinya bukan hanya pemerintah, tapi juga keterlibatan partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi atau lembaga swasta,” ucapnya.

Sejauh ini, Wiratno mengungkapkan pemerintah sudah menegakkan beberapa langkah dalam upaya menjaga biodiversitas ini.

“Pemerintah sudah melakukan patroli dan pengamanan, mitigasi konflik, monitoring peningkatan populasi swasta, penyelamatan swasta, pelepasliaran satwa dan repatriasi satwa,” urai Wiratno.

Dari masyarakat, yang diharapkan adalah agar masyarakat tidak menangkap maupun memperdagangkan satwa liar ini. Serta, keterlibatan pihak swasta untuk membersihkan jaring atau perangkap yang disebar oleh oknum di hutan maupun taman nasional tempat habitat para satwa liar.

“Contohnya, TIKI atau JNE, berdasarkan beberapa kasus, dijadikan sarana pengangkutan satwa liar. Syukurnya, para petugas dari dua perusahaan tersebut mau peduli dan berhasil mengungkap beberapa pengiriman satwa liar,” ujarnya.

Hal yang sama juga diharapkan dari PT Pelni Indonesia, yang seringkali juga menjadi alur transportasi penyelundupan satwa liar, terutama di wilayah timur Indonesia.

“Pelni saat ini sudah mulai membuka diri dan mengizinkan staf kita untuk masuk ke dalam dan melakukan pengecekan,” ungkapnya.

Direktur SINTAS Indonesia, Hariyo T Wibisono, menyampaikan dalam melakukan praktik konservasi, salah satu cara yang dilakukan adalah kerja sama para pihak.

“SINTAS sendiri berkonsentrasi pada kucing-kucing liar, yaitu harimau sumatra, macan tutul jawa dan kucing liar. Dan, untuk memastikan di mana saja lokasi para kucing ini, kami melakukan  kerja sama survei pemetaan lokasi bentang habitat dengan 35 lembaga, dengan 400 pekerja lapangan yang terlibat, termasuk KLHK,” kata Beebach, demikian ia akrab dikenal, saat dihubungi terpisah.

Saat melakukan survei pemetaan di Sumatra, ia mengungkapkan data yang didapat tidak hanya data seputar kucing-kucing liar tersebut.

“Tapi, juga data dari spesies lainnya. Sehingga, kerja sama ini menjadi memiliki nilai penting dalam upaya menjaga kelestarian spesies melalui status populasi spesies vokal dan juga memantau spesies yang tinggal di luar taman nasional dan nonspesies vokal,” ucapnya.

Pantauan lapangan berbasis kolaborasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan manajemen pengawasan, terutama yang di luar wilayah bentang alam konservasi yang sudah ditentukan pemerintah.

“Bentang alam yang dimaksud di sini, misalnya untuk wilayah yang terletak antara dua taman nasional, daerah-daerah yang dilaporkan memiliki kasus kematian tertinggi atau wilayah yang tidak terjangkau oleh manajemen konservasi, terutama wilayah yang ada penduduknya,” ucapnya, lebih lanjut.

Dengan adanya assesmen populasi dan okupansi, Beebach menyebutkan akan mampu dibentuk kebijakan konservasi yang tepat.

“Langkah ini bisa menjadi solusi pada beberapa kasus konflik yang terjadi dan mempermudah pengawasan dan pemantauan secara tepat dan mudah,” pungkasnya.

Lihat juga...