Pembangunan Rendah Karbon Membuka Peluang Investasi Hijau

Editor: Koko Triarko

Direktur Associate Director Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, saat memaparkan tentang penghijauan pada webinar bertajuk Investasi  Hijau di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (28/4/2021). Dok: CDN

JAKARTA – Direktur Associate Director Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, mengatakan jika pemerintah tidak mentrasformasikan kebijakan ekonomi hijau di berbagai sektor, maka krisis iklim menjadi ancaman nyata bagi generasi emas pada 2045.

Tiza Mafira menegaskan, krisis iklim merupakan ancaman eksistensial yang nyata bagi bangsa Indonesia.  Maka, dia mengimbau baik pemerintah dan pelaku usaha Indonesia, harus melihat pembangunan hijau sebagai suatu peluang ekonomi yang luar biasa.

“Mengingat sekarang ini sedang terjadi pergeseran besar dalam ekonomi dunia ke arah dekarbonisasi. Sehingga paradigma pembangun net zero emission atau emisi nol persen, harus dicerminkan dalam transformasi kebijakan di berbagai sektor, yakni kehutanan, limbah, energi, transportasi, industri, infrastruktur,  pendidikan, perdagangan, dan maritim, “ ujar Tiza, kepada Cendana News saat dihubungi pada Rabu (19/5/2021).

Menurut Tiza, pembangunan rendah karbon dapat membuka peluang investasi hijau dan lapangan pekerjaan baru. Dia mencontohkan, di sektor lahan dan hutan penetapan target net zero emission yang ambisius dan tegas dapat menumbuhkan manfaat ekonomi sebanyak 1,5 triliun dolar Amerika Serikat hingga tahun 2045.

Ada pun di sektor energi, tambah dia, jika pemerintah berkomitmen tegas terhadap energi terbarukan, akan dapat menghasilkan hampir 5 juta pekerjaan baru di energi surya. Dan, hampir 11 juta di sektor energi secara keseluruhan.

Bahkan, sebut dia lagi, para mitra dagang Indonesia seperti  Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thiongkok, dan Uni Eropa yang merepresentasi pasar bagi lebih dari setengah ekspor Indonesia.

“Dengan total nilai perdagangan mencapai lebih dari 168 miliar Dolar AS setiap tahunnya. Ini target mereka untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad ini. Nah, Indonesia tentu tidak boleh ketinggalan derap laju negara besar dunia tersebut,” ungkap Tiza.

Namun demikian, menurutnya memang mengubah paradigma dan strategi pembangunan rendah karbon  tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena taruhannya adalah masa depan keselamatan bangsa Indonesia, lantaran menuntut perjuangan yang berat.

“Harapan saya,  jangan sampai sejarah mencatat suhu bumi memanas drastis pada 2045 akhirnya terjadi, karena kita gagal melakukan perubahan,” tukasnya.

Sehingga, tegas dia, pembangunan net zero emission sangat  memerlukan political will atau kebijakan pemerintah. Karena semua pelaku usaha Indonesia,  mengharapkan keputusan dan dukungan pemerintah Indonesia yang tegas dan jelas mengenai visi net zero future ini.

Terlebih lagi, kata dia, sangat dibutuhkan tindakan yang cepat dan selaras dengan sains dan arah dunia. Sehingga kita dapat

menyelamatkan generasi emas Indonesia 2045.

Tiza berharap, konsep net zero dapat menjadi suatu jargon publik dan politik yang merakyat. Karena Indonesia sudah waktunya mengusung nasionalisme iklim (climate nationalism).

“Yakni, di mana kecintaan, kebanggaan dan perjuangan kita untuk mencegah ancaman perubahan iklim terhadap masa depan Indonesia,” imbuhnya.

Sementara, Executive Director Yayasan Indonesia Cerah dan aktivis lingkungan dan iklim, Adhityani Putri, mengatakan, jika pemerintah berpegang pada target penurunan emisi tahun 2070, maka Indonesia akan sulit memainkan peranan dalam perundingan perubahan iklim dunia.

Yakni, target penurunan 50 persen emisi nasional di 2030 dan mencapai emisi nol (net zero emission) atau bebas karbon di 2050. Namun, jika teknologi dan persediaan investasi kelak mendukung, pemerintah bisa menetapkan target penurunan emisi yang lebih ambisius lagi, yakni negative zero emission.

“Ini berarti Indonesia memiliki kapasitas menyerap karbon (carbon sink) yang lebih besar dari kapasitas emisi yang dihasilkan,” ujar Putri, Rabu (19/5/2021).

Namun demikian, kata dia,  yang terpenting  dalam emisi nol itu bukan saja target angka penurunan, tapi juga jangka waktu. Karena  pencapaian net zero di 2070 yang ditargetkan Indonesia akan terlambat diwujudkan.

Hal ini mengingat jatah karbon yang dimiliki Indonesia untuk menjaga kenaikan suhu bumi sebatas 1,5 celsius hanya sampai 2050.  “Dan jangka waktu untuk mencapai net zero emission yang paling tepat adalah tahun 2050 atau 2045,” pungkasnya.

Lihat juga...