Pemkab Banyumas Hapus Relaksasi Pajak Hotel dan Restoran

Editor: Makmun Hidayat

PURWOKERTO — Mulai tahun 2021 ini, Pemkab Banyumas mengambil kebijakan untuk menghapus relaksasi pajak hotel, restoran dan tempat hiburan. Artinya pihak pengelola hotel, restoran dan tempat hiburan harus mulai kembali membayar pajak secara penuh.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto mengatakan, tahun lalu kebijakan relaksasi hotel, restoran dan tempat hiburan karena pertimbangan usaha tersebut terdampak pandemi Covid-19. Selama kurang lebih tujuh bulan kebijakan relaksasi diterapkan dan sekarang dirasa sudah cukup.

“Tidak ada lagi relaksasi untuk pajak hotel, restoran dan tempat hiburan, sehingga pajak sudah harus mulai dibayarkan secara penuh,” jelasnya, Jumat (21/5/2021).

Namun, pemkab juga memberlakukan kebijakan lain untuk meringankan masyarakat, yaitu dengan membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan ketentuan tersebut berlaku mulai bulan April hingga bulan Agustus mendatang.

“Sehingga tetap ada keringanan untuk sektor pajak, hanya objeknya yang diganti,” katanya.

Menanggapi adanya penghapusan relaksasi pajak hotel, restoran dan tempat hiburan, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoral Indonesia (PHRI) Banyumas, Irianto mengatakan, keputusan tersebut cukup memberatkan para pelaku usaha pada tiga bidang tersebut. Sebab menurutnya, saat ini kondisi belum pulih sepenuhnya, terlebih pada lebaran lalu ada larangan mudik, sehingga baik kunjungan wisata, restoran maupun hotel tidak ada kenaikan sama sekali.

Lebih lanjut, Irianto mengatakan, larangan mudik lebaran kemarin membuat kunjungan wisata hanya didominasi oleh wisatawan lokal saja. Itu pun jumlahnya tidak banyak. Sehingga kunjungan wisatawan tersebut, sama sekali tidak berdampak terhadap tingkat hunian hotel.

“Karena hanya wisatawan lokal, maka yang menginap di hotel juga tidak ada dan sama sekali tidak ada peningkatan hunian hotel selama libur lebaran kemarin karena dampak larangan mudik. Sehingga jika sekarang relaksasi pajak hotel dihapus, maka itu sangat memberatkan kami,” tuturnya.

Menyikapi penghapusan relaksasi pajak tersebut, Irianto yang juga merupakan salah satu pengelola hotel di kawasan Baturaden, mengaku akan melakukan efisiensi biaya operasional hotel. Antara lain dengan mengurangi jam kerja karyawan.

“Terpaksa kita kembali melakukan pengurangan jam kerja karyawan, karenanya faktanya hotel juga masih sepi, ditambah lagi sekarang harus membayar pajak secara penuh,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemberlakuan relaksasi pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Kabupaten Banyumas mulai diberlakukan tahun 2020 lalu. Relaksasi diberlakukan hingga 10 persen untuk meringankan beban pelaku usaha tiga sektor tersebut akibat pandemi Covid-19.

Lihat juga...