Pengamat: Kebijakan Transportasi Publik di Semarang Masih Setengah Hati

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Upaya Pemerintah Kota Semarang (Pemkot) Semarang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut menggunakan transportasi publik pada setiap hari Selasa, direntang waktu 8 Juni hingga 6 Juli 2021, mendapat respons beragam.

“Kebijakan transportasi umum di Kota Semarang masih setengah hati. Bahkan saya nilai mengalami kemunduran dibanding era 1980-an saat masih ada sejumlah bus umum oleh Perum Damri, yang saat itu beroperasi hingga pukul 22.00 WIB,” papar pengamat transportasi, sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, saat dihubungi di Semarang, Minggu (30/5/2021).

Hal tersebut berbeda dengan kondisi saat ini, dengan pengoperasian BRT Trans Semarang sebagai transportasi publik di Kota Semarang, jam operasionalnya berakhir lebih awal. Armada terakhir dari shelter transit point Jalan Pemuda Semarang, hanya pukul 18.30 WIB.

“Artinya transportasi umum di Semarang, jadwalnya tidak pernah melayani di malam hari. Padahal masih ada warga yang beraktivitas di malam hari. Termasuk destinasi wisata Semarang khususnya di Kota Lama dan sekitarnya, juga ramainya di malam hari,” lanjutnya.

Djoko menilai pemahaman transportasi umum atau publik, masih sekedar cari popularitas semata. Bukan untuk benar-benar memberikan kemudahan akses transportasi murah ke warga.

“Termasuk juga saat ini adanya angkutan feeder, atau penghubung dari wilayah yang tidak terlewati BRT Trans Semarang menuju shelter terdekat. Ini juga patut dicek kembali, sebab lebih banyak penumpangnya hanya satu orang, yakni pengemudinya. Kalau cuma wira wiri hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik dihilangkan saja angkutan feeder itu, kalau hanya bagi-bagi uang ke operator dan pendukungnya,” tegasnya.

Ditegaskan, agar minat masyarakat dalam penggunaan layanan angkutan feeder tersebut meningkat perlu integrasi dari pengelolaan.

“Integrasi itu penting supaya ada pengalihan menggunakan transportasi umum. Integrasi jadwal, integrasi fisik, integrasi pembayaran dan integrasi layanan. Selain itu, juga didukung sosialisasi dan upaya membatasi gerak kendaraan pribadi. Ini yang belum dioptimalkan,” lanjutnya.

Sejauh ini, tambah Djoko, Pemkot Semarang sudah mengalokasikan anggaran Rp 140 miliar dalam peningkatan layanan transportasi publik, namun dirinya menilai hal tersebut belum mencerminkan bahwa Kota Semarang sudah peduli transportasi umum

“Harus dimulai dari pejabatnya dulu. Memberikan contoh kepada masyarakat, dengan menggunakan transportasi publik dalam aktivitasnya. Setidaknya dari berangkat dan pulang kerja,” tandasnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang tersebut, juga menyoroti rencana kebijakan transportasi publik pada setiap hari Selasa, direntang waktu 8 Juni hingga 6 Juli 2021 mendatang.

Terlebih dalam ajakan tersebut, Pemkot Semarang condong mendorong penggunaan ojek atau taksi online, dibanding layanan transportasi publik seperti BRT Trans Semarang.

“Tujuan menganjurkan naik transportasi umum itu bagus, cuma masalahnya pemahaman terhadap transportasi umum itu seperti apa, itu yang masih kurang dipahami. Apalagi jika ada kesan bagi-bagi waktu operasi antara Trans Semarang dengan daring,” lanjutnya.

Djoko menegaskan, bahwa layanan ojek daring atau taksi online, bukan kategori transportasi umum, karena kapasitas angkutnya minim. Apalagi ojek, hanya mampu mengangkut satu orang penumpang.

“Jika tidak ada layanan Trans Semarang ke tempat tinggal, ASN artinya memilih naik ojol atau taksi online yang lebih mahal ketimbang naik kendaraan sendiri. Pengeluaran ASN jadi bertambah. Lalu kebijakan pemanfaatan transportasi publik ini, cuma satu bulan. Itu namanya main-main tidak serius. Seharusnya kebijakan tersebut berlaku selamanya, dengan memanfaatkan transportasi publik. Ini baru dapat dikatakan Semarang itu Hebat,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menegaskan kebijakan Public Transport Day secara umum berbentuk imbauan bagi masyarakat, namun hal tersebut bersifat wajib bagi seluruh pegawai ASN di Pemkot Semarang.

“Menyambut hari lingkungan hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2021, maka mulai 8 Juni sampai 6 Juni 2021 nanti, Pemerintah Kota Semarang mengajak masyarakat untuk beraktivitas dengan transportasi umum dan daring setiap hari Selasa, selama rentang waktu tersebut,” jelasnya.

Melalui program tersebut, pihaknya berharap dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. “Pada hari Selasa dalam rentang waktu tersebut, kita juga berlakukan tarif parkir insidentil dan progresif di Kota Semarang bagi kendaraan pribadi roda dua dan roda empat,” tambahnya.

Pihaknya pun berharap kebijakan ini dapat didukung oleh para pelaku jasa transportasi umum dan daring yang ada di Kota Semarang.

“Saya harap, seluruh pengelola transportasi publik, termasuk BRT Trans Semarang, angkutan kota, taksi konvensional, taksi online, juga ojek online, untuk dapat meningkatkan pelayanannya agar masyarakat dapat lebih nyaman beraktivitas dengan transportasi umum dan daring. Termasuk dalam penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19 ini,” pungkasnya.

Lihat juga...