Lebaran CDN

Penjualan 52 Motif Tenun Ikat Sikka Harus Ada Rekomendasi MPIG

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis atas 52 motif tenun ikan asal daerah ini, sehingga bisa mempermudah dalam penjualan produk dan bisa diketahui keasliannya.

“Ketika ada proses pemasaran terhadap 52 motif tersebut, maka harus melalui mekanisme pelabelan yang dibuat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) melalui merek dagang MPIG,” sebut Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, NTT, Yosef Benyamin, saat ditemui di sentra industri tenun ikat Jata Kapa di Kelurahan Kota Uneng, Maumere, Selasa (4/5/2021).

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, NTT, Yosef Benyamin saat ditemui di sentra industri tenun ikat Jata Kapa di Kelurahan Kota Uneng, Kota Maumere, Selasa (4/5/2021). Foto: Ebed de Rosary

Yosef menyebutkan, penjualan 52 motif ini harus ada rekomendasi dari MPIG Sikka sebab pemegang sertifikasi ada di MPIG Sikka untuk 52 motif tenun ikat yang sudah mendapatkan hak paten.

Dia tegaskan, termasuk pedagang besar di Kabupaten Sikka juga harus mendapatkan rekomendasi MPIG untuk produknya, sebab yang menjaga standar kualitas adalah MPIG.

“Tapi hanya terbatas pada 52 motif dengan 17 ragam itu yang harus mendapatkan rekomendasi dari MPIG. Sedangkan motif kontemporer dan motif lainnya masih bebas diperdagangkan,” ujarnya.

Yosef katakan, kain tenun yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional belum termasuk 52 motif yang mendapatkan hak paten sehingga masih bebas diperjualbelikan tanpa ada label sertifikasi.

Disebutkannya, bila penenun menenun 52 motif yang telah dipatenkan dan dianggap langka serta hampir punah ini akan diperdagangkan, maka harus mendapatkan rekomendasi dari MPIG.

“Sebanyak 52 motif-motif ini akan kita munculkan kembali dalam bentuk fisik tenun. Sehingga itu yang akan diproses, penjualan secama massal dan harus mendapatkan rekomendasi dari MPIG,” ucapnya.

Yosef menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan regulasinya sehingga perdagangan terhadap 52 motif ini dilindungi.

Selain itu sebutnya, pihaknya pun sementara proses verifikasi untuk pendaftaran ulang beberapa motif guna memperoleh hak kekayaan intelektual.

Dia tekankan, setiap motif ada historis dan nilai filosofinya, dan itu yang harus didalami serta sedang didalami oleh MPIG agar bisa didaftarkan lagi motif lainnya.

“Untuk sertifikasi tenun ikat yang mendapatkan hak intelektual melalui Indikasi Geografis baru Kabupaten Sikka untuk seluruh Indonesia. Kami terus mendorong MPIG untuk bekerja sesuai tugas dan standar fungsinya,” ungkapnya.

Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kabupaten Sikka, Oscar Mandalangi Parera menjelaskan, saat ini kepengurusan organisasi sedang vakum karena harus ada pergantian pengurus.

Oscar katakan, aturan terbaru mewajibkan seluruh pengurus berasal dari unsur masyarakat, sementara aturan yang dulu memperbolehkan pegawai negeri menjadi pengurus sehingga harus ada pergantian pengurus.

“Kami sedang menyiapkan untuk pergantian pengurus sesuai perintah dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Memang selama ini kami bekerja secara mandiri tanpa ada bantuan dana dan fasilitas pemerintah,” ucapnya.

Lihat juga...