Perda Pesantren: Antara Peningkatan SDM atau Komoditas Politik Semata?

OLEH: M. IWAN SATRIAWAN

Pesantren sudah banyak hilang di Indonesia, hal ini karena hilangnya pendidikan asli pesantren yaitu pengajian sorokan, bandongan digantikan dengan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah

KH Agus Sunyoto

 

PESANTREN  adalah institusi pendidikan agama di bawah pimpinan seorang kiai atau beberapa kiai  yang dibantu oleh sejumlah santri senior dan beberapa anggota keluarganya. Pesantren adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan kiai, sebab ia adalah tempat kiai mengembangkan dan melestarikan ajaran, tradisi dan pengaruhnya di masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan Islam.

Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous), sebab lembaga yang serupa pesantren ini sudah ada di Nusantara sejak zaman kekuasaan Hindu-Budha. Sehingga para kiai tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga tersebut saja.

Pesantren berdiri sebagai upaya ulama untuk tafaqquh fid din, yakni upaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan Islam kepada para santri dan juga masyarakat sekitar. Karena itulah selain fungsi tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan yang mendidik pada santrinya, pesantren juga merupakan lembaga dakwah. Maka tidak heran jika banyak nama-nama pesantren yang lebih dikenal dengan nama daerah di mana pesantren tersebut tumbuh dan berkembang dibanding nama asli pesantren itu sendiri.

Dalam perkembangannya, pesantren selain sebagai institusi pendidikan juga menjadi tempat perlawanan melawan penjajah Belanda. Tidak kurang munculnya nama-nama seperti Raden Mas Ontowiryo yang kemudian lebih dikenal dengan Pangeran Diponegoro adalah hasil didikan pesantren, kemudian ada Kiai Zainal Mustafa yang memimpin pemberontakan melawan Jepang di Singaparna Tasikmalaya, Kiai Hasyim Asy’ari yang mencetuskan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 dan anaknya Wahid Hasyim sebagai perumus UUD 1945.

Di era penjajahan Belanda, peran pesantren sempat dikerdilkan dengan sebutan model pendidikan tradisional  atau kuno dan kolot. Sebagai bandingannya Belanda mengenalkan model pendidikan Barat yang modern dengan memakai bangku, tulisan memakai huruf latin dan sistem ijazah sebagai bukti kelulusan.

Selain itu, politik mengkerdilkan atau menjauhkan pesantren dari masyarakat ini adalah akibat saran dari Snouck Hurgronje melalui teori receptie-nya yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau diterima keberlakukannya oleh hukum adat. Artinya hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Teori ini bertujuan memisahkan hukum Islam yang identik dengan pesantren dengan masyarakat karena pesantren dalam sejarahnya selalu menghasilkan pejuang-pejuang kemerdekaan mulai dari Aceh hingga Maluku untuk melawan penjajah Belanda.

Perda Pesantren

Sebuah gebrakan telah dibuat Presiden Jokowi pada tahun 2015 dengan mengeluarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren dengan santrinya muncul setelah 70 tahun Indonesia merdeka ini kemudian diikuti dengan disahkannya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Bahwa pondok pesantren sebagai ciri khas pendidikan agama di Indonesia telah mewarnai dinamika perjalanan hidup bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, revolusi merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini.

Salah satu poin penting dari UU tentang Pesantren tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi pendidikan pesantren baik berupa pendampingan hingga pendanaan. Hal ini tertuang dalam pasal 46, 48 dan 49 UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Namun sekali lagi, undang-undang hanya akan ada hitam di atas putih saja dan tidak berimbas kepada masyarakat khususnya pesantren apabila pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah khususnya pemda dalam membuat perda turunan undang-undang setengah hati. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal, pertama hanya untuk resapan anggaran penyusunan propemperda atau yang kedua adalah akibat tekanan politik atau ingin mendapatkan dukungan pesantren dalam pilkada maka perda tentang pesantren dibuat, namun hanya sekadar formalitas an sich di mana tidak ada kewajiban secara jelas kepada pemda untuk memberikan bantuan pendanaan bagi keberlangsungan pendidikan dan pembangunan fasilitas pesantren.

Letak formalitas perda tersebut dapat dilihat atau ditemukan dalam bab tentang pendanaan akan selalu menggunakan diksi  atau kalimat “dapat” atau “boleh”. Dan umumnya pasal ini ditutup dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal inilah yang terjadi pada perda pesantren Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung. Dan tentunya di beberapa daerah lain akan sama nasibnya jika tidak dicermati oleh pimpinan pondok pesantren akibat sudah merasa puas sudah dibuatkan perda pesantren namun rupanya hanya namanya saja, tidak pada bantuan fasilitasi berupa pendanaan.

Maka adanya perda pesantren di berbagai daerah apakah memang ada niatan tulus dari pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas SDM lulusan pondok pesantren ataukah hanya sebagai komoditas politik an sich? Wallahu a’lam. ***

M. Iwan Satriawan, Dosen Fakultas Hukum UNILA, sedang menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia

Lihat juga...