Perhatikan, Paten Terhapus Harus Diajukan Ulang

Editor: Koko Triarko

SEMARANG – Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi, atau ide inventornya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

“Paten tersebut memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya, untuk melarang pihak lain menggunakan paten tersebut tanpa persetujuan pemilik. Termasuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten,” papar Kepala Subdirektorat Permohonan dan Publikasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum HAM, Junarlis, SH., M.Si.

Hal tersebut disampaikannya dalam webinar ‘Hak Kekayaan Intelektual’ yang digelar Pusat Diseminasi Teknologi dan Kekayaan Intelektual (KI) LPPM Universitas Negeri Semarang (Unnes), secara daring di Semarang, Rabu (5/5/2021).

Kepala Subdirektorat Permohonan dan Publikasi DJKI, Junarlis, SH., M.Si., dalam webinar ‘Hak Kekayaan Intelektual’, yang digelar Pusat Diseminasi Teknologi dan Kekayaan Intelektual (KI) LPPM Unnes, secara daring di Semarang, Rabu (5/5/2021). –Foto: Arixc Ardana

Junarlis menandaskan, tidak semua invensi dapat diberi paten. Ada syarat yang harus dipenuhi, termasuk adanya kebaruan (novelty), memiliki langkah inventif, serta dapat diterapkan di dalam industri.

“Bisa invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Sekaligus memiliki kegunaan praktis. Termasuk mampu dibuat berulang-ulang secara massal dengan kualitas yang sama, dan dapat digunakan dalam praktik,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, ada sejumlah bidang teknologi yang dapat dipatenkan, yang terbagi dari seksi A hingga H. Untuk mendapatkan paten tersebut, inventor harus mengajukan permohonan pengajuan paten dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Hingga nantinya jika disetujui akan dikeluarkan sertifikat paten, yang diterbitkan paling lama dua bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi paten,” tandas Jurnalis.

Di satu sisi, ada kewajiban pemegang paten untuk dipenuhi, yakni pembayaran biaya tahunan sebagai pemeliharaan paten. Jika belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, paten tersebut dinyatakan dihapus.

“Ini yang harus menjadi perhatian oleh para inventor. Meski terlihat sederhana dan mudah, terkadang terlupakan, sehingga paten yang dimiliki terhapus. Jika demikian, harus diajukan ulang kembali,” tandasnya.

Sementara pembicara lainnya, Pemeriksa Merek Madya DJKI Kemenkum HAM, Hendra Sulaksana, SH., menjelaskan merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

“Tidak semua merek dapat diterima. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Misalnya, simbol atau gambar yang dapat menyinggung perasaan umat beragama, atau pornografi,” terangnya.

Pengajuan merek tersebut juga akan ditolak jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa. Selain itu, jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan /atau jasa atau merupakan varietas tanaman yang dilindungi.

“Termasuk juga memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. Serta tidak memiliki daya pembeda dan merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Diseminasi Teknologi dan Kekayaan Intelektual (KI) LPPM Unnes, Drs. Sunyoto, M.Si., menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dosen Unnes tentang HKI, khususnya paten, hak cipta, desain industri, dan merek.

“Termasuk juga untuk menambah pengetahuan dosen tentang bagaimana prosedur pendaftaran HKI, khususnya paten, hak cipta, desain industri, dan merek. Sekaligus pendampingan kepada mereka,” terangnya.

Saat ini, jumlah HKI Unnes terdiri atas Hak Cipta 1.200, Paten 50, Merek 15 dan Desain Industri 1. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah peneliti dan pengabdi tiap tahun juga cukup banyak.

Berdasarkan data LPPM Unnes Tahun 2021, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, terdapat 502 judul. Angka tersebut terdiri dari 405 judul penelitian dan 97 judul pengabdian kepada masyarakat, dengan sumber dana dari DIPA PNBP Unnes dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat/DRPM Dikti).

“Jumlah tersebut belum termasuk judul penelitian dan pengabdian, dengan sumber dana fakultas. Jika jumlah HKI meningkat, maka kita harapkan berbanding lurus dengan peningkatan nilai kinerja bagi dosen maupun lembaga, sehingga perolehan HKI maupun kinerja Unnes terus meningkat,” pungkasnya.

Lihat juga...