Perusahaan Bersertifikasi Halal Diminta Segera Konversi Ketetapan Halal 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meminta semua perusahaan bersertifikasi halal segera mengurus konversi masa berlaku ketetapan halal produk.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, LPPOM MUI telah resmi mengubah masa berlaku ketetapan sertifikasi halal bagi perusahaan.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 118 disebutkan bahwa kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk.

Berdasarkan hal ini, sesuai SK Dewan Halal Nasional MUI No Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia, masa berlaku Ketetapan Halal menjadi empat tahun dari sebelumnya dua tahun.

“Regulasi mengenai sertifikasi halal yang berlaku saat ini menuntun terjadinya perubahan telah mengubah masa berlaku ketetapan halal MUI, dari sebelumnya dua tahun, sekarang jadi empat tahun. Dan nama sertifikat halal juga berubah menjadi Ketetapan Halal LPPOM MUI atau halal decree,” ungkap Ni’am, pada halal bihalal dan silaturahmi LPPOM MUI yang digelar virtual di Jakarta yang diikuti Cendana News, Senin (31/5/2021).

Kebijakan ini menurutnya, merupakan tata kelola baru ini setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terkait regulasi mengenai masa berlaku sertifikat halal.

Yakni sangatlah jelas kata dia, masa berlaku sertifikat halal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang UU JPH, pasal 42. Bahwa sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. “Kecuali terdapat perubahan komposisi bahan,” ujar Ni’am.

Hal tersebut sebut dia, juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

“Keputusan fatwa produk akan diperbarui kembali berdasarkan hasil audit perpanjangan. Ini mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu setiap empat tahun sekali,” imbuh Ni’am.

Dengan ketetapan baru ini, dia menyarankan semua perusahaan  yang telah memiliki ketetapan halal sejak 17 Oktober 2019 segera mengurus konversi masa berlaku ketetapan halal produknya. Yakni dari dua tahun sebelumnya menjadi empat tahun.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati, saat memaparkan proses sertifikaso halal pada halal bihalal dan silaturahmi LPPOM MUI yang digelar virtual di Jakarta yang diikuti Cendana News, Senin (31/5/2021). -Foto: Sri Sugiarti

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati menjelaskan, bahwa berdasarkan SK DHN No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, ketetapan halal MUI dapat diterbitkan menyesuaikan ketentuan negara tujuan ekspor.

“Sebagai contoh saat ini sertifikat halal yang dapat diterima di Uni Arab Emirate (UAE) dan negara yang mempersyaratkan penerapan standar UAE.S 2055-2:2016 harus berlaku selama tiga tahun,” ujar Muti, pada acara yang sama.

Dalam rangka memenuhi ketentuan PP No. 39 Tahun 2021 tentang waktu pelaksanaan sertifikasi halal, kata Muti, pada  Pasal 72 dan 73 terdapat ketentuan waktu proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam negeri selama 15 hari dengan waktu toleransi 10 hari.

“Jadi maksimal total pelaksanaan sertifikasi halal selama 25 hari dan bagi pelaku usaha luar negeri selama 15 hari dengan waktu toleransi 15 hari. Jadi maksimal total pelaksanaan sertifikasi halal selama 30 hari,” ungkapnya.

Adapun data produk halal untuk seluruh kategori per April 2021, sebut dis, adalah total jumlah perusahaan bersertifikat halal yang masih berlaku berjumlah 10.765 perusahaan.

“Sementara, total jumlah sertifikat halal yang masih berlaku sebanyak 15.693 sertifikat halal. Dan total jumlah produk bersertifikat halal yang masih berlaku, yakni 581.005,” pungkasnya.

Lihat juga...