PGRI Jateng Sesalkan Jumlah Pengajuan Guru Skema PPPK tak Maksimal

Editor: Koko Triarko

Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., saat ditemui di kantornya, di Semarang, Kamis (6/5/2021). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kecewa dengan kebijakan pemerintah daerah (pemda), baik provinsi, kabupaten/kota, yang dinilai tidak merespons secara optimal, terkait perekrutan guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Hal tersebut ditunjukkan dari kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta guru, hingga saat ini baru dipenuhi sekitar 500.000 pengajuan.

“Jadi ini kendala, padahal pemerintah sudah membuka kesempatan untuk pengajuan kekurangan guru melalui skema PPPK sebanyak 1 juta guru. Ini kebutuhan riil, namun hingga penutupan, yang diajukan hanya 500 ribu lebih,” papar Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi, SH., M.Hum., saat ditemui di kantornya di Semarang, Kamis (6/5/2021).

Dirinya menduga, kurangnya pengajuan tersebut karena ada kekhawatiran dari pemda terkait pembebanan anggaran gaji dan tunjangan untuk para guru PPPK tersebut.

“Padahal, sudah tegas disampaikan seluruh gaji dan tunjangan guru PPPK akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak membebani APBD provinsi dan kabupaten/kota. PPPK ini sesuai dengan UU ASN 2020, mereka termasuk di dalamnya, karena ASN terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga alokasi anggaran gaji guru PPPK akan dikirim ke masing-masing daerah, melalui dana transfer umum. Namun, tampaknya ini yang belum dipahami sepenuhnya,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah untuk membuka kembali pendaftaran, agar kuota 1 juta guru dari skema PPPK tersebut dapat terpenuhi.

“Di satu sisi, kita juga memperjuangkan terkait afirmasi bagi guru honorer yang akan mendaftar melalui skema PPPK ini. Sejauh ini, yang sudah disetujui terkait afirmasi masa kerja. Ada poin tersendiri yang diberikan,” tambahnya.

Muhdi berharap, pengalaman dan jam terbang bisa menjadi lebih membuktikan kompetensi guru, daripada hanya dites dalam satu hari.

“Pengalaman kerja memiliki tingkat kepercayaan kompetensi seseorang tersebut, termasuk guru menjadi lebih berkompeten,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Saptogiri, memaparkan untuk kebutuhan guru PPPK, pihaknya sudah mengajukan sebanyak 2.571 lowongan.

“Jumlah tersebut sudah kami usulkan ke Kementerian PAN RB. Dari angka tersebut, sebanyak 2.269 orang sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran, sementara sisanya untuk mengisi jabatan guru agama. Pengajuannya melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang,” terangnya.

Dipaparkan, kebutuhan tersebut sudah diajukan ke pemerintah pusat, yang nantinya akan dipenuhi melalui skema PPPK. Nantinya dalam proses seleksi skema tersebut, pihaknya juga mengutamakan dari guru GTT atau honorer yang sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Disdik Kota Semarang.

Sementara untuk tingkat provinsi, Pemprov Jateng sudah mengajukan sebanyak 13.902 lowongan guru skema PPPK, untuk memenuhi kebutuhan guru SMA/SMK dan SLB.

“Ada sekitar 13.902 guru honorer di tingkat SMA/SMK/SLB ini yang kami usulkan untuk diangkat menjadi PPPK oleh pemerintah pusat pada tahun depan. Itu belum jumlah guru di tingkat SD dan SMP yang dikelola kabupaten/kota,” terang Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Hari Wuljanto.

Lihat juga...