Program “Stopan” Jabar Tekan Angka Perkawinan Anak

BANDUNG — Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat,  mengklaim suskes menekan angka pernikahan anak di wilayah setempat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PKK) DP3AKB Jabar Iin Indasari dalam Podcast Juara (31/5/2021) menjelaskan pada tahun 2020 Gubernur Jawa Barat menginstruksikan DP3AKB Jabar untuk menekan angka perkawinan anak menjadi di bawah 15.000.

Program Stopan Jabar berhasil menekan angka perkawinan menjadi 9.821 kasus, jumlah tersebut melampaui target yang diberikan Gubernur Jawa Barat yakni 15.000 kasus.

“Saat pandemi, kami khawatir akan ada kenaikan kejadian perkawinan anak. Tapi itu tidak terjadi. Data dari Kemenag, perkawinan anak di Jabar pada 2020 sebanyak 9.821 perkawinan, secara umum di Jawa Barat berhasil ditekan dari 21.499 menjadi 9.821, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat,” ucap Iin Indasari berdasar rilis yang diterima Cendana News, Senin (31/5/2021).

Iin Indasari memaparkan penyebab kasus perkawinan anak di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan  perkawinan anak secara umum di tingkat nasional. Pertama adalah permasalahan ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, kepercayaan, globalisasi atau akses informasi yang begitu mudah diakses anak.

Selain itu, dalam Podcast Juara Iin menegaskan jika perkawinan anak ini adalah sumber dari masalah keluarga lainnya yang mengarah pada risiko kematian ibu dan anak

“Perkawinan anak ini adalah akar atau sumber dari masalah keluarga lainnya, karena menyebabkan kematian pada ibu dan anak, anak secara fisik belum siap hamil dan melahirkan risiko terjadinya distosia atau kesulitan dalam melahirkan, risiko pendarahan yang mengarah pada risiko kematian ibu dan anak,” tegas Iin Indasari.

Lebih lanjut, Iin menyampaikan perkawinan anak berisiko menimbulkan efek domino yang sangat merugikan anak.

“Perkawinan anak rentan menyebabkan kekerasan rumah tangga, karena secara fisik, ekonomi dan mental masih belum siap dalam mengarungi perkawinan. Kekerasan bukan hanya milik perempuan dan anak tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan ini dapat mendorong perceraian, kehilangan sumber penghasilan sehingga rentan terhadap perdagangan orang atau human trafficking. Ini efek dominonya luar biasa,” ujar Iin Indasari.

Efek Domino Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki efek domino yang dapat mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, perkawinan usia dini berisiko tinggi pada kesehatan reproduksi anak dan berdampak pada kesehatan mental anak.

“Ketika mereka hamil dan melahirkan risiko terjadinya distorsia atau kesulitan dalam melahirkan dan risiko pendarahan mengarah pada risiko kematian,” kata Iin.

Masalah perkawinan anak adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Pemda Provinsi Jabar melalui DP3AKB Jabar intens menekan kejadian perkawinan anak dengan menggagas Stopan Jabar (Stop Perkawinan Anak Jabar). Dengan program tersebut, edukasi dan sosialisasi terkait risiko perkawinan anak gencar dilakukan.

Perkawinan anak memiliki efek domino, baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. Selain risiko kematian saat melahirkan, kata Iin, kondisi fisik, ekonomi dan mental yang belum siap rentan berpotensi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun memberikan perhatian khusus terkait problem perkawinan anak. Melalui Instruksi Khusus Pimpinan (IKP), ia meminta DP3AKB Jabar untuk terus menekan terjadinya kasus perkawinan anak.

“Pada 2019, perkawinan anak di Jabar ada di angka 21.499. Pada awal 2020, Pak Gubernur menginstruksikan DP3AKB untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dengan target pada 2020 harus di bawah 15.000,” kata Iin.

“Saat pandemi, kami khawatir akan ada kenaikan kejadian perkawinan anak. Tapi itu tidak terjadi. Data dari Kemenag, perkawinan anak di Jabar pada 2020 sebanyak 9.821 perkawinan, secara umum di Jawa Barat berhasil ditekan dari 21.499 menjadi 9.821, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat” imbuhnya.

Fasilitator Forum Anak Daerah Jabar Andi Taryana menyatakan, perkawinan usia dini pun dapat merenggut peran anak. Ketika menikah di usia dini, anak akan dituntut sebagai masyarakat dewasa.

“Anak ketika sudah menikah dituntut berperan sebagai masyarakat yang punya kewajiban layaknya masyarakat dewasa,” kata Andi dalam Podcast Juara.

Lihat juga...