Psikolog : Edukasi Vaksin Covid-19 Harus Maksimal

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Banyak masyarakat yang menerobos kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19, hingga mereka melakukan berbagai kegiatan. Pasalnya, mereka merasa aman karena telah divaksinasi.

Psikolog dari Universitas Indonesia Rose Mini Agoes Salim mengatakan, kurangnya sosialisasi tentang manfaat vaksin menjadi salah satu penyebab masyarakat seolah merasa sudah tidak khawatir lagi soal Covid-19, karena mereka telah divaksinasi.

Padahal program vaksinasi bukan membuat seseorang kebal terhadap penularan virus corona yang berbahaya ini.

“Tapi vaksin ini untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan apabila terjangkit Covid-19,” ujar Rosa, pada diskusi online tentang kesehatan di Jakarta yang diikuti Cendana News, Jumat (28/5/2021).

Karena merasa aman telah divaksin, kata dia, membuat banyak masyarakat mencoba melanggar hingga akhirnya berkegiatan di luar rumah tanpa penjaga protokol kesehatan (prokes). Bahkan karena fenomena kelelahan akibat pandemi ini, juga menjadi alasan sebagian masyarakat nekat tidak menaati larangan mudik meski pun ada penyekatan.

“Itulah yang membuat banyak orang mencoba melanggar atau tidak peduli dengan aturan. Ya, karena bagi mereka ada vaksin, telah divaksin dan merasa sudah aman,” ujarnya.

Apalagi menurutnya, mereka merasa ketika lebaran tahun lalu, kebijakan larangan mudik juga diberlakukan, dan tahun ini pun demikian ketatnya.

Namun dorongan untuk mudik lebaran dan silaturahmi kepada keluarga di kampung menjadi lebih besar. Hal ini menjadi internal kontrolnya yakni ketika lebaran tahun lalu, tidak bertemu.

“Ya, masa tahun ini tidak silaturahmi lebaran di kampung lagi. Jadi ada dorongan kuat, karena juga merasa telah divaksin, aman,” tukasnya.

Ia juga menilai, masyarakat tidak menaati larangan mudik lantaran lemahnya pemberlakuan peraturan dari pemerintah.

Menurutnya, ketika pemerintah mengeluarkan larangan mudik, seharusnya diimbangi dengan pemberian sanksi tegas, termasuk juga tidak membuka tempat wisata.

“Kalau kebijakannya labil, maka masyarakat juga akan mengabaikan peraturan tersebut. Tidak ada sanksi tegas,” tandasnya.

Selain itu tambah dia, faktor eksternal juga harus tegas, dan tentu bukan hanya untuk masyarakat. Tapi aturan pemerintah harus melakukan hal yang sama kepada semua elemen. Sehingga masyarakat juga mengikuti aturan tersebut dengan taat tidak melanggarnya. Apalagi kata dia, aturan antar daerah tidak sama.

“Padahal kalau kita lihat, di luar negeri itu aturannya sama menyasar semua warga. Ada denda yang besar, yang membuat mereka lebih baik dirumah saja tidak ke pergi kemana-mana,” ujarnya.

Dia juga mengimbau pemerintah agar tidak hanya memberikan informasi soal statistik angka penularan saja. Tetapi, lebih menyajikan fakta bahayanya virus corona bagi kesehatan. Diharapkan pemerintah gencar memberikan edukasi mengenai vaksin.

“Jadi, edukasinya harus detail. Karena kita ini sudah beradaptasi dengan situasi sulit dan vaksin menjadi harapan baru untuk kembali beraktivitas normal,” imbuhnya.

Ekonom senior Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjar H Wibowo menambahkan, di media sosial (medsos) banyak beredar cerita tentang orang yang sudah divaksin, tapi tetap positif Covid-19. Ini jelas menimbulkan persepsi negatif terhadap vaksinasi.

“Jika persepsi ini dibiarkan, cakupan vaksinasi berisiko jauh di bawah level herd immunity,” ujar Dradjat pada acara yang sama.

Maka itu menurutnya, edukasi publik soal vaksin ini harus maksimal dilakukan. Masyarakat perlu diedukasi sesering mungkin, bahwa imunitas dari vaksin muncul paling cepat 14-28 hari setelah suntikan kedua. Selanjutnya, kemungkinan akan ada sebagian kecil penerima vaksin yang sangat lambat atau gagal memiliki imunitas, dan imunitas itu tidak bertahan tahunan.

Data serokonversi CoronaVac dari Profesor Yanjun Zhang dalam Keamanan, tolerabilitas, dan imunogenisitas vaksin SARS-CoV-2 yang dilemahkan pada orang dewasa sehat berusia 18-59 tahun: uji klinis fase 1/2 acak, tersamar ganda, terkontrol plasebo (The Lancet) Penyakit Menular,

“Serokonversi ini adalah periode ketika badan kita mulai memproduksi antibodi pada level yang bisa dideteksi. Untuk butir ketiga, rujukannya dari konsensus ilmiah yang ada sekarang,” pungkas Dradjat H Wibowo, mantan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Lihat juga...