Regulasi Pertambangan Dinilai Utamakan Pengusaha yang Berkuasa

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kebijakan dan regulasi pertambangan cenderung lebih mengutamakan sustainable pada energi batubara yang berada di tangan penguasa. Padahal seharusnya yang diberi izin  pertambangan itu pengusaha yang kredibel.

Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung mengimbau pemerintah menindak tegas para pengusaha tambang batubara yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, apalagi jika tidak memiliki izin.

“Kalau ada perusahaan yang melanggar hukum, mestinya dicabut izinnya. Jadi, blacklisted mechanism, itu mestinya kita punya. Tapi nyatanya, kita nggak punya,” ujar Timer, pada bincang online tentang hutan alam dan ekosistem di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (19/5/2021).

Apalagi menurutnya, politik penguasa dan pengusaha itu sulit dibedakan. Yakni, mana yang pengusaha batubara dan penguasa.

Kan harusnya izin tambang itu diberikan pada pengusaha yang kredibel. Tapi politik penguasa dan pengusaha itu agak susah bedakan yang mana. Ternyata banyak menteri yang jadi pengusaha batubara,”  ujarnya.

Dengan tumpang tindihnya kekuasaan tersebut, menurutnya, membuat kebijakan cenderung mengutamakan investasi yang sesuai versi para pengusaha batubara yang duduk di pemerintahan.

“Padahal investasi itu, perspektifnya mesti sepanjang mungkin. Jadi harusnya itu yang kredibel saja yang bisnis sumber daya alam (SDA) itu,” tukasnya.

Saat ini seharusnya kata dia, Indonesia qultcoal batubara, stop PLTU baru dan juga stop izin tambang.

“Tidak ada tambang baru pada konsensi eksisting. Stop ekspor batu bara karena itu bukan komoditas tapi energi.Jadi kita jangan bangga ekspor besar, karena itu hanya roll material,” ujarnya.

Dalam redesain energi nasional, mestinya kata dia, itu berbasis kepulauan. Seperti di Jawa itu mestinya jangan ada PLTU.

“Di Jawa itu, paling banyak geotermal, mestinya itu dimaksimalkan. Di Pulau Papua karena penduduknya sedikit, jangan energi massif,” imbuhnya.

Sehingga menurutnya, hitungannya lebih renawable dan  masuk akal. Contohnya, mungkin Kalimantan Utara bisa saja batubara, tapi hanya di wilayah itu jangan diperluas ke wilayah lain. “Jadi potensi lokalnya diutamain,” tukasnya.

Namun sayangnya, kata dia, kebijakan dan regulasi cenderung lebih mengutamakan sustainable pada energi batubara yang hanya berada di penguasa.

Inilah menurutnya, korupsi politik yang menjadi masalah saat ini. Penegakan hukum SDA  belum maksimal menjangkau mastermind kejahatan dan belum perspektif pemulihan.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menambahkan, aturan yang dapat menopang kemajuan investasi dan produksi migas hingga kini tidak kunjung di perbaiki.

Bahkan alam isu iklim kegagalan terbesar pemerintah ditandai bauran energi yang rendah justru mengarah pada maksimalisasi penggunaan batubara, inovasi teknologi di bidang migas  rendah, dan terobosan regulasi juga hampir tidak ada.

“Digitalisasi menopang iklim global di sektor energi nasional juga tidak berjalan sama sekali. Tidak ada terobosan yang dilakukan pemerintah,” pungkas Salamuddin pada acara yang sama.

Lihat juga...