Lebaran CDN

Sektor Keuangan Didorong Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan target besar yang harus terus dikejar oleh Indonesia. Upaya mencapai target tersebut tidak bisa bertumpu pada satu sektor tertentu, agenda besar ini membutuhkan dukungan serta kolaborasi lintas sektoral, terutama dari sektor keuangan, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, bahwa sejauh ini sudah ada 15 Bank yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), yang berkomitmen mendukung pembiayaan hijau.

“Dukungan dari sektor keuangan akan terus kita dorong untuk masuk ke sektor berkelanjutan yang saat ini sedang diprioritaskan. Kita juga sudah memiliki Peraturan OJK (POJK) No.60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), dikeluarkan sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha berbasis lingkungan,” kata Airlangga dalam webinar bertajuk Peran Perbankan dalam Membangun Ekonomi Hijau, Rabu (5/5/2021).

Selain itu, Airlangga juga menyebut, bahwa perbankan diminta untuk aktif mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dicanangkan oleh Pemerintah.

“Ketentuan ini sudah ditetapkan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK No.14 tahun 2020 mengenai Dukungan Perbankan dalam Penerapan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjalankan komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kondisi pandemi saat ini kita jadikan momentum untuk terus melanjutkan rencana penerapan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyatakan,  komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

“Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pengarusutamaan yang bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup,” ungkap Suharso.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen terhadap Paris Agreement, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon.

“Upaya tersebut dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 dari kondisi business as usual,” pungkas Suharso.

Lihat juga...