Tak Berizin, 94 Bangunan Liar Disegel Satpol PP Kota Semarang

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Bambang, warga kampung Karangjangkang Ngemplak, Kelurahan Simongan, Kecamatan Semarang Barat, hanya bisa pasrah, saat dinding rumahnya diberi tempelan stiker penutupan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Senin (24/5/2021).

Pasalnya, meski sudah tinggal bertahun-tahun, namun bangunan permanen tersebut didirikan di tanah orang lain. Dirinya pun hanya memiliki surat Hak Guna Bangunan (HGB).

“Kami sudah sejak 20 tahun lalu, tinggal disini, namun memang tidak punya sertifikat tanah, yang ada hanya surat HGB. Ya sekarang kami pasrah saja,” paparnya.

Apa yang dialami pria berusia 50 tahun tersebut, juga dialami oleh para penghuni lainnya di 94 bangunan yang terdiri dari 70 rumah warga dan 24 lapak pedagang. Mereka mendirikan bangunan liar tanpa izin, di atas lahan seluas 8.200 meter persegi, di wilayah Karangjangkang Semarang.

Proses penyegelan tersebut sempat diwarnai adu mulut antara petugas gabungan Satpol PP Kota Semarang, dibantu aparat TNI/Polri, dengan beberapa warga yang tidak terima rumah dan lapaknya disegel petugas.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan karena bangunan yang berdiri diatas lahan tersebut, melanggar hukum sekaligus menyalahi aturan yang berlaku.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto di Semarang, Senin (24/5/2021). Foto: Arixc Ardana

“Kita sudah mendapat rekomendasi bongkar dari Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, sebelum bulan Ramadan kemarin. Namun pertimbangannya karena suasana masih puasa dan menjelang Lebaran, penyegelan baru kita laksanakan hari ini,” terangnya.

Pihaknya pun meminta warga yang masih menempati bangunan tersebut, untuk segera pindah. Fajar menegaskan kepada warga agar tidak menempati tanah yang bukan haknya dan tidak memiliki izin resmi.

“Ini agar tak merepotkan aparat. Selagi ada perintah segel ya kami segel. Untuk pembongkaran, kami menunggu perintah selanjutnya. Terkait penyegelan ini, saya minta warga segera pindah. Hubungi kelurahan karena sudah ada tali asih,” tandas Fajar.

Sementara, pengacara pemilik tanah, Rizal Thamrin, menjelaskan pemilik tanah sudah menyediakan tali asih sejak tahun 2011. Termasuk terjadi musyawarah mufakat mengenai tali asih dan warga pun menyetujui, bahkan sudah terlaksana beberapa kali penyampaian tali asih. Namun penyampaian tali asih ini tak sepenuhnya berjalan mulus.

“Upaya hukum melalui PTUN juga sudah inkrah, sehingga kita kemudian mengajukan permohonan kepada Distaru Kota Semarang untuk perlindungan tanah, yang ditindak lanjuti dengan penyegelan ini oleh aparat gabungan,” pungkasnya.

Lihat juga...