Target Bebas Karbon, Selamatkan Indonesia dari Ancaman Perubahan Iklim

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Target nett zero emission atau bebas karbon merupakan kepentingan nasional untuk menyelamatkan Indonesia emas 2045 dari berbagai bencana yang ditimbulkan dari perubahan iklim.

Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal meminta pemerintah menurunkan 50 persen emisi nasional pada tahun 2030 dan mencapai nett zero emission  pada 2050.

“Target net zero emission itu harus tercapai di tahun 2045 atau 2050. Ini selaras dengan langkah dunia. Kalau targetnya tahun 2070, itu sudah terlambat dan ancamannya sepanjang masa sangat besar bagi kehidupan,” ujar Dino, pada diskusi online tentang Pemulihan Perubahan Iklim di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan dia, jika tidak ada perubahan penurunan emisi, maka rata-rata suhu bumi akan naik 3-4 derajat celsius. “Kondisi ini  menjadikan suhu tertinggi sepanjang sejarah umat manusia,” tukasnya

Bahkan tambah dia, juga akan mengakibatkan kerugian dan pengrusakan yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan bangsa. Yakni sebut dia,  seperti pembangunan, produktivitas, stok pangan, pemukiman, kualitas hidup, ekosistem, persediaan air bersih, kesehatan, konflik, dan lainnya.

Kembali dia menegaskan, bahwa target emisi nol merupakan kepentingan nasional untuk menyelamatkan Indonesia emas 2045 dari berbagai bencana yang ditimbulkan dari suhu bumi yang terus memanas.

Seperti  cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, krisis pangan, kekurangan stok air, gagal panen, kebakaran hutan, dan  kenaikan permukaan laut setinggi satu meter.

“Jadi sangat jelas, krisis iklim merupakan ancaman eksistensial yang nyata bagi bangsa Indonesia,” tegas Dino Patti Djalal, mantan wakil menteri luar negeri.

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia masih tetap berpegang pada target penurunan emisi yang dianut selama ini. Maka bangsa ini akan sulit memainkan peranan dalam perundingan perubahan iklim dunia.

Dino berharap penurunan emisi ini didukung teknologi dan investasi yang memadai. Sehingga pemerintah bisa menetapkan target penurunan emisi lebih serius.

Mungkin menurutnya, bisa ke negative zero emission, yang berarti Indonesia memiliki kapasitas karbon yang lebih besar dari kapasitas emisi yang dihasilkan

“Emisi nol itu bukan penurunan target angka saja, tapi juga jangka waktunya. Kalau target pemerintah 2070, itu sangat terlambat. Karena jatah karbon kita hanya punya waktu 30 tahun untuk menjaga kenaikan suhu bumi sebatas 1,5 celsius sampai 2050,” tukasnya.

Memang dia mengaku bahwa nett zero future tidak dapat dicapai dalam sekejam. Sehingga menurutnya, pemerintah harus merumuskan dan menjalankan paradigma baru mencapai pembangunan rendah karbon dengan kebijakannya.

“Apalagi saat ini sedang terjadi pergeseran besar dalam ekonomi dunia ke arah dekarbonisasi yang mendorong percepatan penerapan energi terbarukan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, saat memaparkan kebijakan pembangunan hijau pada diskusi online Pemulihan Perubahan Iklim di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (26/5/2021). -Foto: Sri Sugiarti

Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif menambahkan, pembangunan yang beradab dan berkeadilan harus memperhatikan generasi saat ini dan mendatang dengan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Apalagi saat ini menurutnya, Indonesia sangat rentan mengalami bencana alam akibat faktor perubahan iklim. Seperti cuaca ekstrem, terbatasnya sumber daya alam, dan krisis iklim.

“Maka sangat diperlukan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan resiliensi terhadap bencana yang ditimbulkan dari dampak perubahan iklim,” ujar Laode Syarief yang merupakan pakar lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin, pada acara yang sama.

Namun sayangnya, kata dia, kebijakan perundang-undangan sampai aturan yang berada di bawahnya banyak yang tumpang tindih dan menimbulkan tidak ada koordinasi.

Begitu juga dalam sisi legislasi yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam serta industri tidak pernah sinkron.

Padahal menurutnya, kebijakan dan strategi pembangunan nasional harus diupayakan sedemikian rupa agar melindungi alam bagi  kemaslahatan umat manusia.

Lihat juga...