Transformasi Pendidikan Perlu Keterlibatan Semua Pemangku Kepentingan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Masalah pendidikan Indonesia yang sangat banyak, haruslah dibenahi untuk menuju munculnya generasi yang sanggup menghadapi perubahan zaman. Transformasi pendidikan ini haruslah melibatkan semua pemegang kepentingan dalam bidang pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Hj. Lediya Hanifa Amalia, SSi, MSi, menyatakan kemajuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, yang sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan.

“Realitanya, pendidikan Indonesia saat ini masih memiliki beberapa masalah besar yang harus diselesaikan dalam upaya mencapai hasil yang disebutkan dalam UU Pendidikan Nasional, yaitu peserta didik yang secara aktif mendorong dirinya untuk meningkatkan kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan,” kata Lediya dalam seminar nasional pendidikan yang digelar oleh kolaborasi FKIP Universitas Kristen Indonesia, FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan FKIP Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Kamis (27/5/2021).

Salah satu masalah utama yang harus diselesaikan terkait pendidikan lanjutnya, adalah angka rerata lama bersekolah dan tingkat literasi.

“Angka rerata lama bersekolah Indonesia adalah 8,4 tahun. Artinya, pelajar hanya menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMP saja. Belum lulus SMP. Sementara mereka harus menghadapi tantangan yang seharusnya hanya bisa dihadapi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Belum ditambah tingkat literasi Indonesia yang hanya menempati peringkat ke-60. Dan ini masih sangat rendah. Sementara, kita harus mencapai literasi digital, yang merupakan tingkat ke-6 dari tahapan pembelajaran,” ujarnya.

Masalah kesejahteraan guru yang saat ini berjumlah sekitar 2,7 juta yang terbagi menjadi guru tetap dan tidak tetap, juga harus menjadi perhatian.

“Karena kesejahteraan guru akan mempengaruhi kenyamanan mereka dalam mengajar dan kemauan melakukan percepatan dalam beradaptasi dengan pergerakan kebutuhan pengajaran,” ujarnya lagi.

Bukan hanya kesejahteraan tapi disparitas kualitas guru juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Ini menjadi tantangan pemerintah, yang bukan hanya berkaitan dengan regulasi dan kebijakan tapi juga sebagai pihak yang bisa menguatkan peran guru sebagai sosok pengajar yang mampu mentransfer hal positif pada peserta ajar. Guru pun dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dengan semakin berkembangnya teknologi digital, sehingga dapat dapat membentuk high order thinking skill yang tak terbatasi ruang dan waktu,” ungkap Lediya.

Masalah lainnya adalah terkait kurikulum dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran.

“Perubahan kurikulum yang terlalu cepat juga menjadi masalah. Belum secara utuh sampai ke guru, kurikulum sudah berganti. Dan saat ini kita harus menyelesaikan masalah yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh, yang sebenarnya sudah ada aturannya, hanya selama ini tidak pernah diperhatikan. Selain itu, Indonesia membutuhkan kurikulum yang berbeda, sesuai dengan kondisi peserta didik,” paparnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana pun, lanjutnya, menurut catatan BPS, menunjukkan adanya sekitar 60 persen fasilitas pendidikan membutuhkan perbaikan.

“Saat ini memang sudah mulai dibenahi. Termasuk juga dana BOS yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” paparnya lebih lanjut.

Tak terkecuali, masalah anggaran pendidikan yang menyedot 20 persen APBN, tidak berada sepenuhnya di Kemendikbudristek. Tapi menyebar ke sekitar 19 kementerian dan lembaga. Sehingga menyulitkan untuk konsolidasinya. Dan penentuan 20 persen APBD pun sebenarnya dana tersebut bukanlah milik daerah sepenuhnya tapi sebagian besar bergantung pada transfer dari APBN. Sehingga tetap saja kan masalahnya di APBN.

“Belum lagi, banyak program Kemendikbudristek yang sering gagal diimplementasi dan pra-konsep peta jalan yang diajukan masih banyak membutuhkan perbaikan dan pendalaman,” tutur Lediya.

Dirjen GTK Kemendikbudristek, Dr. Iwan Syahril, PhD, Kamis (27/5/2021). -Foto Ranny Supusepa

Dirjen Guru dan Tenaga Ketenagapendidikan (GTK) Kemendikbudristek, Dr. Iwan Syahril, PhD, menyatakan saat ini pembenahan pendidikan sedang dilakukan untuk menuju konsep pendidikan dimana seorang pengajar itu adalah seseorang yang mampu memberikan contoh, memberikan motivasi dan memberdayakan peserta didik untuk menjadi mandiri.

“Konsep ini merupakan suatu rangkaian dalam menciptakan manusia merdeka dari proses pembelajaran. Seperti halnya konsep Ki Hajar Dewantara,” kata Iwan dalam kesempatan yang sama.

Untuk mencapainya, ia menyebutkan Kemendikbudristek melakukan perbaikan dalam bidang infrastruktur dan teknologi, kebijakan prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya serta kurikulum, pedagogi dan assesmen.

“Artinya, ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tanpa itu, transformasi pendidikan menuju pendidikan berkualitas tidak akan dapat tercapai,” ungkapnya.

Dengan menerapkan konsep ini, maka para pelajar tidak akan berada dalam posisi sulit hanya karena terbebani oleh tuntutan ujian maupun ijazah. Tapi akan masuk dalam suatu proses belajar yang merupakan  proses pembentukan hidup kejiwaan.

“Generasi Indonesia haruslah menjadi sosok yang siap mental dalam menghadapi perubahan. Melihat perubahan sebagai suatu keniscayaan yang akan terjadi dan mereka siap menghadapinya,” pungkasnya.

Lihat juga...