Ada Sanksi dari Bupati Tananan untuk Penolak Vaksinasi COVID-19

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, ditemui seusai melaksanakan persembahyangan, serangkaian Upacara Pemelaspasan di RJ Bupati Tabanan yang bertepatan dengan Purnamaning Sasih Kasa, Rahina Wraspati Umanis Uku Matal, Kamis (24/6/2021) - foto Ant

TABANAN – Bupati Tabanan, Bali, I Komang Gede Sanjaya, menyiapkan sanksi bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti atau menolak vaksinasi. Pemberian sanksi tersebut sesuai Peraturan Presiden No.99/2020.

“Itu sesuai dengan Surat Edaran yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomer 99 Tahun 2020, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pasal 13 A ayat 4 bahwa sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi,” ujar Bupati Sanjaya, di Tabanan, Kamis (24/6/2021), setelah melaksanakan persembahyangan serangkaian Upacara Pemelaspasan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, yang bertepatan dengan Purnamaning Sasih Kasa, Rahina Wraspati Umanis Uku Matal.

Mengutip data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Bupati Sanjaya menyebut, dari target jumlah penduduk Tabanan yang memenuhi syarat vaksinasi, diperkirakan 70 persen dari total 461.630 orang penduduk. Sehingga jumlahnya sekira 323.141 orang. Dan sampai Kamis (24/6/2021), vaksinasi telah menyasar 65,64 persen. “Atau terealisasi pada sekitar 213 ribu penduduk Kabupaten Tabanan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Bupati Sanjaya mengimbau, seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi, bagi seluruh elemen masyarakat Tabanan. Termasuk juga memberi imbauan, agar masyarakat mengikuti vaksinasi, baik regular maupun massal, yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Kesuksesan vaksinasi disebutnya, sangat penting dilakukan guna membangkitkan perekonomian, khususnya di Tabanan dan umumnya di Bali. Sehingga sangat sesuai dengan imbauan Gubernur Bali kepada Bupati dan Walikota se-Bali, untuk membuat surat edaran sesuai Peraturan Presiden RI Nomer 14 Tahun 2021.

“Setiap orang yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 dengan alasan sendiri tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan setempat pelaksana vaksinasi, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Presiden dalam surat edaran. Sanksi pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan lain-lainnya. Kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah,” ujar Sanjaya.

Kepada para camat dan kepala desa, beserta bendesa adat di seluruh Kabupaten Tabanan, Bupati mengharapkan, agar menyebarluaskan atau menyosialisasikan imbauan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. (Ant)

Lihat juga...