Akademisi Unej Pertanyakan RPJMD Jember

JEMBER — Akademisi FISIP Universitas Jember, Hermanto Rohman, S.Sos, MPA, menyoal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yang masih berkutat pada  RPJMD teknokratis dan mestinya sudah selesai jauh hari.

Di wilayah tapal kuda, saat ini ada tiga kabupaten yang berganti kepala daerah. Jika dilihat progresnya Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi sudah melewati tahapan Musrenbang RPJMD.

“Jika dilihat proses dalam perencanaan jauh tertinggal dengan dua kabupaten  lainnya. Sedangkan secara substansi yang dilakukan Jember baru kompilasi data dan identifikasi masalah yang disampaikan dalam RPJMD teknokratis,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Cendana News, Selasa (15/6/2021).

Ia menambahkan, ini masih belum disandingkan dalam penjabaran visi dan misi bupati. “Artinya, sampai hari ini belum nampak juga apa konsep perencanaan Kabupaten Jember sampai 2024 mendatang,” tandasnya.

Berbeda dengan Kabupaten Situbondo, menurut Hermanto, proses akselaratif dilakukan sejak awal tim dibentuk sudah dilakukan orientasi tentang penjabaran visi dan misi bupati.

“Hal itu nampak sekali, Ranwal RPJMD yang dibawa dalam konsultasi publik sudah terdapat penerjemahan program bupati, bahkan sudah diturunkan dalam indikator target dalam bentuk IKU dan IKD serta rancangan program prioritas dan tematik RPJMD tiap tahunnya,” imbuhnya.

Menariknya lagi, lanjut Hermanto, penjabaran program visi dan misi bupati ini adalah program politik, maka harus diterjemahkan dalam program sesuai nomenklatur Pemerintahan beserta OPD yang akan mengeksekusinya.

Jika melihat hal tersebut, kata Hermanto, maka dalam manajerial terutama perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Situbondo memulai jauh lebih baik dan lebih siap dari Kabupaten Jember.

Hermanto lantas mempertanyakan, jika Jember yang selalu dikatakan besar dan dikelilingi banyak Ahli yang katanya berkapasitas, maka mestinya prosesnya lebih akseleratif. “Dan patut dicatat bahwa akselerasi RPJMD itu sejatinya adalah akselerasi untuk mewujudkan janji bupati yang mereka pilih,” tandasnya.

Hermanto pun lantas menyitir pepatah bahasa Inggris, “Good result without good planning comes from good luck, not good management… If you can’t measured, you can’t managed.”

Jadi, jelas Hermanto, untuk menuai hasil (pembangunan) yang baik sesuai dengan yang diharapkan harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik dibutuhkan manajemen yang dipimpin oleh manajer yang memiliki ukuran dan target dalam mengelola pembangunan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pepatah tersebut kata Hermanto, diaktualisasikan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

“Dalam ketentuan tersebut perencanaan pembangunan daerah adalah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja),” jelasnya.

Ketika bupati terpilih, lanjut Hermanto, kemampuan manajemen  pemerintahan dapat dilihat dari bagaimana menggerakkan OPD di bawahnya untuk mampu merencanakan program kepala daerah sesuai dengan  penjabaran dari visi, misi kepala daerah.

Dan, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun melalui dokumen RPJMD.

“Pasca terpilih wajar jika kepala daerah euforia untuk selalu menjanjikan memenuhi harapan masyarakat dan pemilihnya. Namun dalam konteks manajerial dalam pemerintahan sebagaimana aturan tersebut, maka janji  harapan ini harus dikelola dalam perencanaan dan pengendalian melalui program pembangunan,” tegasnya.

Menurut Hermanto, hal tersebut penting karena janji politik bupati ketika terpilih ini harus diterjemahkan dalam program teknokratis yang didalamnya tidak lepas dari nomenklatur program sebagaimana ketentuan peraturan serta tupoksi organisasi perangkat daerah yang akan menjalankan.

“Proses ini dibangun juga tidak melepas dari masukan dan harapan melalui keterlibatan publik dalam bentuk konsultasi dan musyawarah perencanaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, didalam ketentuan proses itu sudah diatur dalam timeline dan tahapan yang rigit mulai dari tahap persiapan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi dan penyusunan agenda tim oleh bupati, penyusunan data dan informasi sesuai dengan SIPD, serta penyusunan rancangan teknokratis.

Menurut Hermanto, saat ini Kabupaten Jember baru tahap RPJMD teknokratis, tentunya tahap ini belum selesai karena harus melewati beberapa tahapan lagi.

“Yaitu tahap penyempurnaan menjadi Ranwal RPJMD, tahap konsultasi publik Ranwal RPJMD, tahap pembahasan Ranwal oleh DPRD, tahap konsultasi Ranwal oleh gubernur, tahap penyempurnaan Renstra OPD berdasarkan Ranwal yang telah disetujui gubernur, tahap musyawarah RPJMD, tahap pembahasan Raperda RPJMD serta konsultasi gubernur sebelum diundangkan jadi Perda RPJMD,” bebernya.

Hermanto pun kembali mengingatkan, semua kata kuncinya adalah manajerial pemerintahan dalam pembangunan yang baik untuk menuai hasil yang baik. “Secara proses dan substantif saya belum menemukan di Jember, jika dibanding dua kabupaten yang melakukan hal yang sama,” pungkasnya. (M. Hidayat)

Lihat juga...