Alternatif Pembuangan Limbah ke Laut Dalam tak Sejalan dengan Pembangunan Berkelanjutan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Ahli Oseanografi Terapan Pusat Riset Kelautan, Dr.-Ing Widodo Setiyo Pranowo, MSi menyebutkan, keputusan untuk membuang limbah tailing ke laut bukanlah pilihan tepat. Mengingat potensi penyebaran tetap ada, bahkan hingga kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut.

“Harus disadari bahwa yang namanya laut pasti memiliki arus di kedalaman berapa pun. Ada potensi tailing itu terbawa arus. Dengan melakukan simulasi, kita akan bisa melihat potensi penyebarannya kemana,” kata Widodo saat ditemui di Pusat Riset Kelautan Ancol, Jakarta Utara, Rabu pagi (16/5/2021).

Ia juga menyebutkan, komposisi tailing juga akan mempengaruhi potensi penyebaran ini.

“Dalam simulasi terlihat, dengan komposisi 80-90 persen lumpur yang menjadi Total Suspended Solid (TSS), penyebaran terjadi pada kedalaman 40 meter, 100 meter dan 250 meter di bawah permukaan laut. Yang berbeda hanya kecepatan, cara penyebaran dan jumlah yang tersebar,” urai Widodo seraya menunjukkan simulasi di komputer terkait partikel rilis dengan sumber dumping 9,25 meter kubik per detik pada periode Januari hingga Maret 2020 di wilayah perairan Laut Banda.

Widodo menegaskan, arus laut itu tetap ada, sehingga pilihan untuk membuang tailing ke laut dalam bukanlah langkah yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Sulitnya pengawasan dan fakta yang dimunculkan dalam simulasi membuat pilihan pembuangan tailing ke laut dalam itu tidak bijak. Apalagi, simulasi tadi hanya memasukan komponen arus. Belum memasukkan komponen kelautan lainnya, seperti oksigen, suhu dan salinitas. Kalau memang melakukan peninjauan kebijakan, sebaiknya dilakukan secara mendalam dan memasukkan semua komponen hingga bisa terlihat potensi dampaknya,” katanya tegas.

Sementara itu, Ahli Lingkungan dan Energi Laut Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Prof. Dr. Mukhtasor yang dihubungi terpisah menyatakan, Indonesia harusnya lebih tegas menolak pembuangan tailing ke laut dalam.

“Anjuran kajian mendalam atas rencana pembuangan tailing itu bagus, tetapi sangat normatif. Sebaliknya, Indonesia harus berani konsisten, ketika ingin mengembangkan green economy, bahkan blue economy, dan sesuai dengan trend kesadaran dunia atas pembangunan berkelanjutan, serta komitmen pada Pasal 33 UUD 1945, maka sesungguhnya pendekatan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah raksasa seperti pada praktek tailing limbah pertambangan itu harus dihentikan. Harus ada pertobatan nasional mengenai hal ini,” kata Prof. Mukhtasor.

Ia menyatakan, pembuangan tailing ke laut adalah praktik kuno yang merugikan publik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan, meskipun menghadirkan keuntungan bagi korporasi yang mendapatkan izin.

“Ada opsi-opsi lain untuk mengolah dan mengelola limbah tailing tanpa harus dibuang ke laut. Opsi itu tersedia luas dan diterapkan di berbagai negara,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan di seluruh dunia saat ini, jumlah tambang yang mendapatkan izin membuang tailing ke laut kurang dari 1 persen.

“Indonesia termasuk negara dalam jumlah sedikit yang mengadopsi pendekatan jalan pintas, yang tidak sesuai dengan kesadaran dunia atas green economy, blue economy, maupun sustainable development,” tuturnya.

Prof. Mukhtasor menyebutkan tailing ini dampaknya langsung dan dirasakan oleh rakyat setempat, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

“Tidak mungkin yang berdampak di depan mata seperti itu dilegalkan. Kalau dilegalkan, maka perumpamaannya seperti kita ini mewajibkan diri memakai parfum tetapi menolak perlunya mandi,” ucapnya.

Ia menekankan, kajian ilmiah atas tailing itu penting, dan banyak pengalaman dunia ataupun Indonesia tentang hal ini.

“Akan tetapi kesadaran pada prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat haruslah menjadi pegangan dan sikap para pengambil keputusan. Sikap para pemimpin dan pejabat yang telah bersumpah hendah hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Juga, bukan hanya mendorong untung sebesar-besarnya bagi korporasi dengan menekan biaya operasi dari mengelola limbah sesuai best practice di dunia saat ini,” pungkasnya.

Lihat juga...