Anggota DPRD Soroti Kebijakan Hari Angkutan Umum di Kota Semarang

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menetapkan kebijakan Public Transport Day atau Hari Angkutan Umum. Kebijakan ini berlangsung setiap Selasa di periode 8 Juni hingga 6 Juli 2021.

Penerapan tersebut bersifat wajib bagi para ASN di Pemkot Semarang, sementara bagi masyarakat sebagai imbauan, namun ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan.

“Meski kebijakan tersebut kita nilai baik, untuk mendukung penggunaan transportasi publik, namun yang menjadi pertanyaan, apakah jumlah transportasi umum  yang ada di Kota Semarang sudah cukup memadai menampung seluruh warga Kota Semarang, terutama saat jam padat berangkat dan pulang bekerja,” papar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim, saat dihubungi di Semarang, Selasa (1/6/2021).

Dirinya meminta Pemkot Semarang untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, yang dibutuhkan untuk menunjang kebijakan tersebut. “Jadi jangan sampai kebijakan baru, justru menimbulkan persoalan baru. Sarana dan prasarana pendukung harus diperhatikan,” terangnya.

Mualim mencontohkan, apakah armada transportasi publik yang ada saat ini bisa mengantar dalam waktu yang hampir bersamaan, karena jumlah ASN dan warga Semarang yang beraktivitas per hari, angkanya pasti tidak sedikit.

“Lalu misalkan ASN, tidak menggunakan transportasi umum dan memilih menggunakan sepeda. Ada tempat parkir sepeda yang harus diperhatikan.  Apakah ini sudah disiapkan. Nantinya kira-kira sepeda akan diparkir dimana. Disisi lain dibalik kebijakan tersebut, apakah ada sanksi yang tidak mematuhinya,” lanjutnya.

Beragam pertanyaan ini, harus bisa disiapkan jawabannya dalam bentuk yang nyata. “Pemkot Semarang masih ada waktu sekitar satu minggu, untuk mempersiapkan kebijakan ini. Jangan sampai dengan kebijakan ini ada pro kontra dan kendala,” tegasnya.

Di lain sisi, pihaknya juga berharap , jika program tersebut bisa berjalan baik, bisa terus diterapkan guna menekan polusi udara di Kota Semarang.

Pakar transportasi, sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, saat dihubungi di Semarang, Selasa (1/6/2021). -Foto Arixc Ardana

Hal senada juga disampaikan pakar transportasi, sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Terlebih dalam kebijakan tersebut, Pemkot Semarang condong mendorong penggunaan ojek atau taksi online, dibanding layanan transportasi publik seperti BRT Trans Semarang.

“Tujuan menganjurkan naik transportasi umum itu bagus, cuma masalahnya pemahaman terhadap transportasi umum itu seperti apa, itu yang masih kurang dipahami. Apalagi jika ada kesan bagi-bagi waktu operasi antara Trans Semarang dengan daring,” lanjutnya.

Djoko menegaskan, bahwa layanan ojek daring atau taksi online, bukan kategori transportasi umum, karena kapasitas angkutnya minim. Apalagi ojek, hanya mampu mengangkut satu orang penumpang.

“Lalu kebijakan pemanfaatan transportasi publik ini, cuma satu bulan. Itu namanya main-main tidak serius. Seharusnya kebijakan tersebut berlaku selamanya, dengan memanfaatkan transportasi publik,” terangnya.

Di pihak lain, Djoko juga mendorong agar perlu perbaikan dalam integrasi layanan transportasi publik di Kota Semarang, khususnya BRT Trans Semarang.

“Integrasi itu penting supaya ada pengalihan menggunakan transportasi umum. Integrasi jadwal, integrasi fisik, integrasi pembayaran dan integrasi layanan. Selain itu, juga didukung sosialisasi dan upaya membatasi gerak kendaraan pribadi. Ini yang harus dioptimalkan,” pungkasnya.

Lihat juga...