Deklarasi Referendum Jokowi Tiga Periode Langgar Konstitusi

KUPANG – Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Jhon Tuba Helan, menilai deklarasi referendum agar Presiden Jokowi kembali memimpin untuk periode ketiga kalinya adalah melanggar konstitusi.

“Deklarasi itu sudah jelas melanggar konstitusi karena di dalam konstitusi sudah mengatur secara jelas, bahwa presiden itu hanya boleh memimpin 2 x 5 tahun dan undang-undang mengatur itu,” katanya, di Kupang, Rabu (23/6/2021).

Ia menyatakan hal ini menanggapi deklarasi komite referendum NTT Jokowi tiga periode, yang digelar di Kupang, Senin lalu (21/6).

Ia mengatakan, rumusannya ada pada pasal 7 UUD 1945, bahwa presiden menjabat lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, maka tidak diizinkan lagi untuk mencalonkan diri pada periode ke tiga.

Lihat juga...