DKI Berlakukan 75 Persen WFH untuk Perkantoran di Zona Merah

Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Keputusan Gubernur No.759/2021, terkait pemberlakuan aturan jumlah karyawan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 75 persen. Kebijakan tersebut diberlakukan khusus untuk perkantoran yang berada di zona merah di Ibu Kota.

Dengan demikian, perkantoran yang ada di zona merah, hanya boleh mempekerjakan karyawan di kantor (Work From Office/WFO) sebesar 25 persen dari total karyawan secara keseluruhan. Kebijakan tersebut berlaku di 15 hingga 28 Juni 2021. “Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran milik Swasta/ BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah di zona merah WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian petikan lampiran Kepgub di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Sebelumnya, di Kepgub tentang Perpanjangan PPKM Mikro , Gubernur DKI Jakarta masih membagi rata kesempatan karyawan bekerja di kantor dan di rumah, meski tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.671/2021, yang dikeluarkan 31 Mei dan mulai berlaku 1 Juni yang lalu. Kini, hanya perkantoran di zona kuning dan zona oranye, yang diperbolehkan memiliki aturan seperti 50 persen WFH dan 50 persen WFO.

Keputusan tersebut seluruhnya bersandar pada Peraturan Gubernur (Pergub) No.3/2021, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.2/2020, tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 11 dan 12 (untuk karyawan perkantoran milik swasta, BUMN/ BUMD) serta Pasal 13 dan 14 (untuk karyawan instansi pemerintah). (Ant)

 

Lihat juga...