Imigrasi Berencana Membuka Empat UKK di Pantai Barat Selatan Aceh

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Azhar - foto Ant

MEULABOH – Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, mulai tahun ini berencana membuka empat Unit Kerja Keimigrasian (UKK). Keempatnya dibuka di empat kabupaten dan kota di wilayah pantai barat selatan Aceh.

“Dengan pembukaan layanan di tiga kabupaten dan satu kotamadya ini, kita berharap pelayanan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Aceh akan semakin lebih mudah dan dekat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Azhar di Meulaboh, Senin (7/6/2021).

UKK, yang akan segera dilakukan pengoperasiannya di 2021 ini berada di Kota Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. “Kalau di Tapaktuan tinggal menunggu instalasi internet dan fasilitas lainnya, kalau bangunan gedung sudah ada,” tambah Azhar.

Sedangkan di Kota Subulussalam, Aceh, saat ini pembangunan gedungnya baru mencapai sekitar 90 persen. Sementara di wilayah kepulauan terluar Aceh, di Pulau Simeulue Aceh juga sudah disiapkan gedung oleh pemerintah kabupaten setempat, yang kegiatannya mendapatkan dukungan dari legislatif.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, sejauh ini kembali mengajukan surat permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh. Menurutnya, pembukaan layanan di kedua kabupaten di wilayah pantai selatan Aceh tersebut, merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi bersama pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue Aceh mendukung kegiatan tersebut, karena menginginkan adanya layanan keimigrasian di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah yang sudah mengajukan UKK tersebut, juga bersedia membantu menyediakan sejumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan, untuk mendukung sepenuhnya pembukaan layanan dimaksud. Pelayanan yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam dan Pulau Simeulue Aceh tersebut hanya bersifat pelayanan pembuatan paspor atau dokumen keimigrasian lainnya.

Sedangkan untuk pengawasan dan penindakan, tetap dilayani di Kantor Imigrasi non TPI Kelas II B Meulaboh. Selama ini, kata Azhar, masyarakat di Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Pulau Simelue dan Kabupaten Aceh Singkil harus menuju ke Meulaboh, Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat, untuk membuat dokumen keimigrasian.

Sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat dari dua kabupaten berbeda tersebut berkisar antara empat hingga enam jam lamanya, jika melalui perjalanan darat. Dan dari Pulau Simeulue, harus menempuh pelayaran selama satu malam, untuk menuju ke Kantor Imigrasi Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. (Ant) 

Lihat juga...