Ini Problematika Pelanggaran ASN dalam Pilkada di Jateng

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi problematika yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Tidak terkecuali di Jateng, yang dalam Pilkada Serentak 2020 lalu diikuti 21 kabupaten/kota.

“Pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lalu terjadi di hampir seluruh tahapan. Paling banyak terjadi di masa kampanye yaitu 33 kasus, tahap persiapan pilkada 6 kasus, tahap pencalonan 5, tahap distribusi logistik dan masa tenang 1 kasus, tahap penghitungan suara 1, serta tahap rekapitulasi perolehan suara 1 kasus,” papar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar SAKA, dalam diskusi ‘Netralitas ASN dalam Pilkada Jateng 2020’, yang digelar secara daring oleh KemenPAN RB, Jumat (25/6/2021).

Di satu sisi, dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN tersebut, pihaknya juga mengalami sejumlah problematika. Termasuk salah satunya, undang-undang memberikan waktu yang sangat terbatas bagi Bawaslu, dalam menyelesaikan penanganan pelanggaran, yakni 3+2 Hari Kalender.

“Ini artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus segera diselesaikan,” terangnya.

Persoalan lainnya, Bawaslu tidak mempunyai upaya paksa, dalam hal ini para pihak tidak hadir dalam proses klarifikasi. Kemudian, kepatuhan ASN pelanggar netralitas dalam mengikuti proses pemeriksaan di Bawaslu juga belum optimal.

“Respons Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kita nilai lambat dan bahkan enggan menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN (KASN), sehingga tidak ada kejelasan mengenai sanksi bagi ASN yang melanggar,” terangnya.

Sebagai contoh, dari data di Bawaslu Jateng, menunjukan masih ada 13 orang ASN yang direkomendasi KASN, tapi belum ditindaklanjuti oleh PPK.

“Selain itu, juga masih ada problematika lainnya yang perlu segera ditindak lanjuti, termasuk adanya perbedaan pemahaman antara Bawaslu dan KASN terkait kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN, hingga masih adanya aturan yang bersifat kabur, khususnya pada saat ASN mengikuti penjaringan bakal calon oleh partai politik,” tegas Fajar.

Diterangkan secara keseluruhan, ada sebanyak 110 ASN di wilayah Jateng, yang telah diberi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Dari angka tersebut, sebanyak 67 ASN dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sesuai PP Nomor 42 tahun 2004, 41 ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang, 1 ASN dijatuhi hukuman disiplin ringan, 1 ASN dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup.

“Ke depan, kita berharap sanksi dari KASN dan PPK untuk ASN yang melanggar harus lebih tegas dan diinformasikan ke publik agar bisa menimbulkan efek jera. Termasuk, memanfaatkan teknologi dan informasi agar bisa terkoordinir dengan baik antar lembaga. Selain itu juga diperlukan perlindungan untuk saksi dan pelapor, agar aman,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Yulianto Sudrajat dalam kesempatan tersebut menyebutkan Pilkada Jateng 2020 lalu, merupakan pelaksanaan Pilkada dengan jumlah terbesar ke-2 di Indonesia.

“Hal ini tentu juga memberikan dinamika dalam pelaksanaannya, termasuk pelibatan ASN. Sejauh ini, kita menilai Bawaslu sudah bekerja dengan baik, sudah responsif, terkait temuan dan laporan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada lalu,” terangnya.

Dipaparkan, bagi KPU Jateng, sosialisasi regulasi dan aturan terkait netralitas ASN sudah dilakukan secara masif, aturan dan perundang-undangan juga sudah lengkap.

“Namun dalam proses Pemilu dan Pilkada, isu netralitas ASN masih terus terjadi. Agar ini tidak terulang terus menerus, maka perlu dibangun persepsi dan semangat bersama terkait integritas,” terangnya.

Tidak hanya sekadar regulasi atau kode etik yang berkekuatan hukum, namun juga penegakan integritas. “Tanpa ini, yang terjadi akan ada banyak pelanggaran,” tandasnya.

Di Jateng, lanjut Yulianto, pelanggaran yang banyak terjadi berupa posting komentar, share dan like di akun paslon atau parpol. Kemudian menghadiri kegiatan silaturahmi paslon kepala daerah, mendukung salah satu paslon, termasuk bersosialisasi dengan paslon tersebut ke masyarakat dan mendeklarasikan sebagai bakal calon kepala daerah.

“Netralitas ASN adalah refleksi atas penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Untuk itu, kita minta agar ASN tidak dimanipulasi untuk kepentingan berbagai pihak, yang bisa berdampak pada kompetisi yang tidak seimbang, yang akhirnya berimbas pada berkurangnya kepercayaan publik dan nilai Pemilu,” pungkasnya.

Lihat juga...