Instruksi Larangan Pengangkatan Guru Honor di Bekasi Perlu Dievaluasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta instruksi wali kota terkait larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri dievaluasi lagi.

Pasalnya, saat ini banyak SMPN dan SDN di Kota Bekasi yang kekurangan guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, sehingga kekurangan guru menjadi peringatan penting di Kota Patriot.

“Instruksi agar sekolah tidak mengangkat guru honorer sebenarnya sudah berjalan hampir lima tahun ini, hingga menyebabkan sekolah kekurangan guru,” ungkap Dedi Mufrodi, Ketua PGRI Kota Bekasi, dikonfirmasi Cendana News, Kamis (24/6/2021).

Dikatakan, atas kondisi itu PGRI melalui sidang konferensi cabang, telah mengeluarkan rekomendasi meminta Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan  untuk meninjau ulang instruksi Wali Kota Bekasi terkait larangan sekolah mengangkat guru honorer.

Menurutnya, kekurangan guru saat ini juga terjadi di level nasional. Di Bekasi, lanjut Dedi, sekolah menyiasati kekurangan guru dengan berbagai cara, misalnya melalui inisiatif para kepala sekolah. Namun hal itu tidak boleh terus menerus dibiarkan.

“Banyak terjadi, mereka bertugas sebelumnya sebagai guru mata pelajaran. Kemudian oleh kepala sekolah diminta menjadi guru kelas. Akhirnya, terjadi kekurangan guru mata pelajaran. Tentu ini inisiatif mengakali kekurangan guru, tapi jangan keterusan,” tegasnya.

Contoh lain, adanya guru kelas masuk masa pensiun, belum ada pengangkatan guru pengganti, akhirnya ditarik guru bahasa Sunda, mengisi mata pelajaran lain, atau menjadi guru kelas dan bahasa Sunda yang diajarkan secara bersamaan. Hal yang sama juga terjadi pada guru pendidikan agama Islam.

“Bahasa Sunda merupakan mata pelajaran muatan lokal yang memang harus diajarkan sekolah di Jawa Barat. Contoh ini bukan menjadi solusi mengatasi kekurangan guru kelas. Guru kelas bisa terpenuhi tapi di sisi lain untuk guru mata pelajaran terjadi kekurangan,” katanya.

Kepala sekolah juga ada yang berinisiatif memadatkan jumlah siswa di setiap kelas. Seperti siswa yang sebelumnya  tiga rombongan belajar,  digabung menjadi dua rombongan belajar, untuk satu mata pelajaran teetentu. Sehingga yang terjadi, standar nasional pendidikan terabaikan, jumlah siswa satu rombel harusnya 32 orang, jadi lebih.

“Sekolah di Kota Bekasi, terutama untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP) benar-benar terjadi kekurangan guru. Tapi, sekolah tidak berani mengangkat, karena instruksi masih berlaku,” tegasnya.

Persolan kekurangan guru harus diselesaikan segera. Dinas Pendidikan pun diminta memetakan kebutuhan guru untuk mengantisipasi persoalan yang lebih besar. Terlebih di tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pensiun skala besar. Untuk tahun 2022 nanti saja, ada 1500 guru memasuki masa pensiun.

“Saat ini jumlah guru di Kota Bekasi sudah bisa menjadi warning alias lampu kuning bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Disdik pun diminta memetakan karena jika bicara kekurangan guru SD dan SMP tanpa didukung data yang valid, akan menjadi sesuatu yang gamang bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk mengambil kebijakan,” tegasnya.

Lihat juga...