Jika tak Dikelola Baik, Indonesia Terancam Alami Kelangkaan Air

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Meski secara geografis wilayah Indonesia didominasi oleh lautan, namun ternyata Indonesia masih belum mampu menciptakan ketahanan air secara nasional, yang menjamin ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat.

“Air harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Tentunya hal itu tidak dapat terwujud tanpa adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar Kementerian/Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” ungkap Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Airlangga Hartarto dalam Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2021, secara virtual, Rabu (9/6/2021).

Mengutip hasil studi dari World Bank dan Bappenas mengenai Ketahanan Air Indonesia, Airlangga menyebut, bahwa risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3 persen pada 2045.

“Beberapa risiko lain juga turut mengancam kita. Seperti kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut dan penurunan muka tanah. Menyebabkan kejadian banjir di pesisir. Pengambilan air tanah secara tak terkendali juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya,” jelasnya.

Airlangga yang juga menjabat Menko Perekonomian menyatakan, bahwa Sidang Pleno telah menyepakati beberapa hal, antara lain Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021, Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, dan Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional.

“Harapan kita tentunya adalah apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam Sidang Pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam penanganan isu strategis di bidang SDA, kemudian dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stake holders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” tukas Airlangga.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai Pengelolaan SDA Terpadu adalah sinkronnya pelaksanaan kebijakan semua stake holders, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai evaluasi out come yang ditargetkan.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan SDA Nasional mengungkapkan, bahwa pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk perlu dilakukan secara terpadu di hulu maupun hilir, dengan melibatkan semua stake holders.

“Jadi, dalam pengelolaan sebuah infrastruktur waduk/bendungan tidak bisa dimaknai hanya sebatas kegiatan operasi dan pemeliharaan pada badan waduk saja, tetapi juga mencakup pengendalian erosi dan sedimentasi yang berasal dari sempadan waduk (green belt) dan daerah tangkapan air atau Daerah Aliran Sungai (DAS),” kata Basuki.

Semua pihak, lanjut Basuki, perlu memusatkan atensinya dalam pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka menjaga kondisi hulu DAS dan kelangsungan fungsionalitas bendungan yang sudah ada.

“Terutama 61 bendungan baru yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air, ketahanan pangan (food estate), penyediaan listrik melalui renewable energy, dan pengendalian banjir di daerah hilir,” papar Basuki.

Lihat juga...