Klaster Pesta Penyebab Covid-19 di Sikka Meningkat

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Penyelenggaraan pesta yang terus terjadi sejak sebulan terakhir mulai bulan Mei hingga Juni 2021 mengakibatkan meningkatnya pasien positif Covid-19 di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Klaster pesta yang paling dominan dalam penularan Covid-19 di Kabupaten Sikka,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sikka,  dr. Clara Yosefine Francis, MPH saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan di Kota Maumere, Selasa (29/6/2021).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sikka, dr. Clara Yosefine Francis,MPH saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan di Kota Maumere, Selasa (29/6)2021). -Foto: Ebed de Rosary

Clara menyebutkan, pihaknya telah meminta Uskup Maumere selaku pimpinan tertinggi Gereja Katolik di Kabupaten Sikka agar untuk sementara menunda pemberkatan nikah dan komuni pertama di gereja-gereja.

Ia menyebutkan, hingga kemarin Senin (28/6/2021) jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 262 orang dimana terdapat 30 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) klaster perkantoran.

“Jumlah tenaga kesehatan yang terpapar sebanyak 28 orang yang tersebar di rumah sakit dan beberapa Puskesmas.Warga masih belum sadar terapkan protokol kesehatan secara ketat,” sesalnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka ini mengaku pihaknya telah menyiapkan ruang isolasi di RS TC Hillers Maumere, RS Santa Elisabeth Lela, gedung di Kelurahan Beru serta di Kantor BPBD Sikka.

Clara mengingatkan agar warga yang belum mendapatkan vaksin bisa memanfaatkan vaksinasi gratis yang diadakan Polres Sikka dan Lanal Maumere.

“Kami sedang menunggu vaksin dari pusat agar bisa melakukan vaksinasi lagi untuk masyarakat yang belum mendapatkannya,” ucapnya.

Warga Kota Maumere, Yani Making, meminta agar Satgas Covid-19 menindak tegas warga yang menyelenggarakan pesta dan melanggar protokol kesehatan.

Yani mengatakan, pesta di banyak tempat memang jadi biang kerok penularan Covid-19 akibat kelalaian Satgas Covid-19 mengambil tindakan tegas pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Harusnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi berat bagi pelanggar protokol kesehatan. Bupati sebagai pimpinan wilayah harus memberi contoh, sebab bila pimpinan memberi contoh maka masyarakat akan mengikutinya,” ungkapnya.

Lihat juga...