Layanan Imunisasi di Indonesia Masih Rendah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengakui, bahwa layanan imunisasi di Indonesia masih rendah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

“Ternyata, dalam perjalanan saya keliling Indonesia, bukan hanya stunting, tapi imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan di beberapa daerah rendah sekali. Urusan kesehatan ini, kita semua, terutama pemerintah daerah harus menempatkan kesehatan di prioritas tinggi,” ujar Suharso dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).

Suharso mengatakan, bahwa pemerintah di dalam Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional telah menetapkan target cakupan imunisasi dasar lengkap dari hanya 58 persen menjadi 71 persen pada tahun depan.

Major Project ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience), menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat serta memperkuat upaya promotif dan preventif,” tukasnya.

Di samping layanan imunisasi dasar lengkap, pemerintah juga akan fokus menurunkan insidensi tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk, meningkatkan penyediaan Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional menjadi 19 RS, meningkatkan RS dengan layanan unggulan menjadi minimal 52 RS untuk lima jenis layanan unggulan mencakup layanan kanker, kardiovaskular, stroke, paru dan diabetes.

“Kita juga akan meningkatkan pusat kesehatan masyarakat dengan sembilan jenis tenaga kesehatan menjadi 71 persen, dan meningkatkan rasio dokter spesialis menjadi 0,22 per 1.000 penduduk,” jelas Suharso.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi, menambahkan, bahwa perencanaan dan penganggaran pada Major Project Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi.

“Yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan. Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK). Kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan. Pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan. Dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat,” papar Subandi.

Untuk mewujudkan target dan sasaran Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau THIS dari seluruh sektor, meliputi kesehatan dan sektor pendukung lainnya.

“Satu hal juga yang penting, kita semua perlu cermati tentang Dana Alokasi Khusus agar DAK non fisik tidak diubah untuk alat kesehatan, akibatnya ada alatnya tapi tidak ada tenaga kesehatannya,” pungkas Subandi.

Lihat juga...