Lima Tersangka Korupsi Bank Kalbar Ditahan Jaksa

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) saat menunjukan lima orang tersangka dugaan kasus korupsi di Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk proses hukum selanjutnya - foto Ant

PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menahan lima orang tersangka dugaan kasus korupsi di Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

“Kelima tersangka yang mulai malam ini ditahan untuk proses selanjutnya, masing-masing berinisial AM, kemudian AS, AR, SS, dan TW,” kata Kepala Kejati (Kajati) Kalbar, Masyhudi, di Pontianak, Kamis (17/6/2021) malam.

AM, adalah Direktur CV Parokng Pasuni, pihak yang menerima dana Kredit Pengadaan Barang Atau Jasa (KPBJ) sebesar Rp226 juta, untuk dua paket pekerjaan. Tersangka AS, Direktur CV Tuah Page, yang menerima dana KPBJ sebesar Rp113 juta untuk satu paket pekerjaan.

Tersangka AR, selaku pelaksana CV Muara usaha, yang menerima dana KPBJ sebesar Rp339 juta untuk tiga paket pekerjaan. Tersangka DD, Direktur CV Sbintir menerima dana KPBJ sebesar Rp226 juta, untuk dua paket pekerjaan. Dan tersangka TW, Direktur CV Pelangi Kasih menerima dana KPBJ sebesar Rp227 juta, untuk dua paket pekerjaan.

“Modus dugaan korupsinya, masing-masing tersangka tersebut menandatangani SPK, yang isinya direkayasa atau fiktif, dimana di dalam setiap SPK seolah-olah terjadi proses pengadaan barang atau jasa (penunjukan langsung) padahal proses tersebut tidak pernah dilaksanakan,” ujarnya.

Namun, pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan, karena proyek tersebut (SPK dan DIPA) fiktif, sehingga akibat perbuatan para tersangka tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan daerah atau Bank Kalbar, sebesar Rp8,2 miliar.

Kajati Kalbar itu menambahkan, dalam kasus tersebut telah dilakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,3 miliar. Dananya telah dititipkan di rekening titipan pada Bank Mandiri. “Bahwa pemulihan keuangan negara tersebut berasal dari 30 SPK atau dari 18 perusahaan,” jelasnya.

Hingga saat ini, dari para tersangka sama sekali belum ada uang yang disita, sebagai barang bukti. Kasus tersebut berawal dari adanya 31 perusahaan atau 74 paket pekerjaan memperoleh Kredit Pengadaan Barang Atau Jasa (KPBJ) dari salah satu bank di Bengkayang.

Penyaluran kredit tersebut dengan jaminan atau agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK), yang ditandatangani oleh HM,seolah-olah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kini sudah diputus bersalah di pengadilan negeri (PN). Kemudian tersangka Sup (1 SPK) dan Gun (73 SPK), selaku Pengguna Anggaran Kemendes PDTT, dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian di dalam SPK itu dicantumkan tentang sumber anggaran proyek, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) tahun anggaran 2018. “Kemudian para tersangka selaku direktur perusahaan pemohon dan penerima KPBJ di salah satu bank di Bengkayang bersama-sama dengan tersangka MY dan tersangka SR, mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak, SPK dan mengurus permohonan kredit dengan jaminan SPK atas lima perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” katanya.

Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun perkara yang telah diputus PN dalam kasus tersebut, yakni Herry Murdiyanto yang seolah-olah selaku PPK (sudah diputus PN dan berkekuatan hukum tetap), kemudian Muhammad Rajali selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang. Kemudian, Selastio Ageng selaku Kasi Kredit pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang. Dan tujuh terdakwa lainnya dalam tahap penuntutan, yakni MY, SR, PP, Su, JDP, Ku, dan DWK. (Ant)

Lihat juga...