LPMUKP Bantu Masyarakat Sektor KP Mendapat Akses Permodalan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk usaha sektor kelautan dan perikanan dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha tersebut.

“Usaha di sektor kelautan dan perikanan biasanya dianggap perbankan sebagai sektor yang berisiko tinggi,” ungkap Syarif Syahrial Direktur LPMUKP, pada acara Bincang Bahari yang dilaksanakan di Media Center KKP di Jakarta (22/6/2021).

Hal tersebut tak lain karena di lapangan masyarakat kelautan dan perikanan masih memiliki tingkat literasi yang rendah dalam mengakses permodalan di bank komersial. Sehingga LPMUKP diminta fokus memberikan fasilitasi pada pelaku usaha yang belum mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit komersial lainnya dari perbankan.

Dijelaskan, kelebihan pelayanan LPMUKP, tak hanya hanya memfasilitasi para pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, tetapi diberikan juga pendampingan bentuk komitmen untuk mempermudah para pelaku usaha agar mendapatkan akses pinjaman permodalan, yang sering kali dianggap sulit untuk diakses.

“Akses permodalan, para pelaku usaha juga bisa belajar mengenai cara mengelola keuangan dari proses pendampingan yang LPMUKP berikan dan harapan jangka panjang selanjutnya mereka bisa mandiri untuk bisa mendapatkan akses permodalan dari sumber lain seperti KUR maupun perbankan,” jelasnya.

Diharapkan, setelah mendapatkan pendampingan dan fasilitas pinjaman modal dari BLU LPMUKP, para debitur yang berkinerja baik diharapkan dapat juga mendapatkan kredit komersial lainnya sebagai tambahan.

“Program ini diharapkan mampu mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang di canangkan pemerintah guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sekitar 85% pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berskala mikro dan kecil,” paparnya.

Ditegaskan pelayanan pinjaman modal usaha dari BLU KKP tidak mengutamakan keuntungan. Tapi fokus pada pelayanan khususnya memberikan pendampingan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas pada 236 titik Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) yang tersebar di 358 kota dan kabupaten di Indonesia.

Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha, Hermawan Jatmiko menyebutkan bahwa pendampingan dari LPMUKP merupakan nilai plus yang diberikan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Adapun usaha yang dibiayai LPMUKP, yaitu usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha garam rakyat, usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan, dan usaha masyarakat pesisir lainnya.

Debitur LPMUKP dapat terdiri dari Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan (LKM-KP), Koperasi dan Kelompok Usaha, serta pelaku usaha langsung.

“Mengingat belum semua dari para pelaku usaha bisa memproses dan menjalankan usahanya secara mandiri, kegiatan pendampingan yang kami lakukan merupakan nilai plus atau keunggulan dari LPMUKP,” ungkapnya mengatakan bahwa LPMUKP telah memberikan persetujuan dan pencairan hampir Rp842 miliar.

Lihat juga...