Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag Diharap Segera Terealisasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA —Kementerian Agama (Kemenag) menganggap pengelolaan pesantren di tingkat Direktorat tidak cukup memadai untuk mewujudkan visi kemandirian pesantren. Atas dasar itu, Kemenag secara serius menggulirkan wacana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, atau unit eselon I di lingkungan Kemenag.

“Ini memang merupakan salah satu langkah dalam Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Insyaallah dalam waktu dekat pesantren tidak lagi diurusi oleh Direktorat saja, namun langsung ditangani Ditjen tersendiri,” ungkap Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Kamis (10/6/2021).

Usulan pembentukan Ditjen Pesantren sendiri kini sedang berproses di Kementerian PAN dan RB. Yaqut berharap, tahun ini, Ditjen Pesantren sudah dapat direalisasikan.

“Kita pun berharap, dengan adanya Ditjen Pesantren, maka posisi pesantren akan menjadi jauh lebih strategis,” imbuhnya.

Sementara itu, pada keterangan yang sama, Staf Khusus Menteri Agama, Nuruzzaman menambahkan, bahwa saat ini pesantren membutuhkan sentuhan kebijakan yang lebih intensif. Karena, tidak kurang dari 32 ribu pondok pesantren telah tersebar di seluruh Indonesia.

“Bahkan kenaikan signifikan terjadi setahun yang lalu. Sekitar 30 persen pesantren hadir mengisi ruang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkap Nuruzzaman.

Selain menyiapkan pembentukan Dirjen Pesantren, Kemenag juga disebut mengupayakan rekognisi terhadap pesantren terutama bagi pesantren salaf. Selama ini, lanjut  Nuruzzaman,  muncul stigma bahwa pesantren salaf tidak diakui secara resmi oleh negara, lulusannya, termasuk kiainya yang tidak mempunyai gelar pendidikan formal.

“Peta jalan telah Kemenag rumuskan dan menjadi tuntutan kita bagaimana kiai-kiai salaf mendapat rekognisi dapat dipersamakan statusnya dengan mereka yang memiliki gelar pendidikan formal,” kata Nuruzzaman.

Lihat juga...