Pemerintah Perlu Menambah Luas Lahan Pertanian

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah harus menambah luas lahan pertanian sebagai upaya memperluas produktivitas dan menjaga ketahanan pangan masyarakat Indonesia.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, alih fungsi lahan pertanian telah terjadi sejak lama hingga terus meluas menjadi kawasan perumahan, industri, perkebunan dan jalan tol.

Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara tegas mengatur lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan.

Meskipun alih fungsi lahan boleh dilakukan, namun kata dia, ada beberapa syarat yang harus ditaati.

Di antaranya, kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

“UU Nomor 41 tahun 2009 itu melarang konversi. Pun konversi diperbolehkan, ya tapi dengan syarat ketat, jika dilanggar maka ada sanksinya,” ujar Khudori pada diskusi online bertajuk alih fungsi lahan pertanian di Jakarta yang diikuti Cendana News, Senin (21/6/2021).

Namun sayangnya, kata dia, dalam perkembangannya pemerintah membuka jalan untuk dilakukan alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kebijakan tersebut diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja di sektor pertanian. Perubahan kebijakan ini menurutnya, bukan memagari lahan pertanian dan berpihak kepada petani tapi malah semakin memperparah alih fungsi.

“Yang sebelumnya, lahan irigasi dikecualikan dari konversi, tapi dengan UU Cipta Kerja bisa dikonversi untuk PSN atau kepentingan umum,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah pada tahun 2019 seluas 7,46 juta hektare. Angka ini naik tipis dari tahun 2018 seluas 7,1 juta hektare.

Namun luas lahan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2017 seluas 8,16 juta hektare.

“Dari tahun ke tahun lahan sawah, turun. Tahun 2018, hasil pengukuran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertananan Nasional (ATR/BPN) itu 8,1 juta hektare. Ternyata tahun 2019, turun jadi 7,4 juta. Konversi lahan terus terjadi,” ungkapnya.

Khudori berharap pemerintah dapat melakukan penambahan luas lahan pertanian, karena dari waktu ke waktu komoditas pertanian akan mengalami peningkatan produksi.

“Lahan kita yang cukup luas di pulau Jawa sebetulnya. Tapi, banyak komoditas berkompetisi. Yang paling sengit itu empat komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, dan tebu,” tukasnya.

Sehingga kata dia, para petani akan menanam komoditas tergantung  intensif ekonomi yang akan diterima.

Jika intensif ekonominya menarik, maka petani akan menanam komoditas tersebut. Namun jika intensifnya tidak menarik, maka akan ditinggalkan.

“Salah satu contoh yang menarik tebu dan kedelai. Itu petani terus berkurang menanam dua komoditas tersebut karena memang tidak menjanjikan keuntungan ekonomi,” ujar Khudori.

Kemudian tambah dia, ketika pemerintah memprogramkan swasembada jagung juga menjadi masalah bagi para petani.

“Karena lahan pertanian yang tinggal 7,4 juta hektare dikompetisikan sekian banyak komoditas. Swasembada itu harus dilihat dari dua jalan, yakni lewat perluasan lahan atau peningkatan produksi,” tukasnya.

Memang menurutnya, pembangunan perlu lahan seiring berubahnya arah aktivitas masyarakat yang semakin modern karena globalisasi.

Namun masalahnya kata dia, kalau lahan pertanian sudah terlanjur disulap untuk peruntukan lain maka akan sulit mengembalikan peruntukannya lagi ke fungsi semula sebagai lahan pertanian.

“Kalau sudah terjadi konversi, mustahil akan dikembalikan lagi untuk penggunaan pertanian,” tandasnya.

Dia berharap sekecil apa pun nilai ekonominya, tapi janganlah pemerintah menutup mata terhadap lahan pertanian. Karena lahan tersebut tetap harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan pangan masyarakat Indonesia ke depan.

Lihat juga...