Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Produk Kelapa Sawit Diberlakukan Mulai 2 Juli

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, di mana batas pengenaan tarif progresif berubah, yang semula pada harga Crude Palm Oil (CPO) US$670/Metrik Ton (MT) menjadi US$750/MT.

“Apabila harga CPO di bawah atau sama dengan US$750/MT, maka tarif pungutan ekspor tetap, yaitu misalnya untuk tarif produk crude adalah sebesar US$55/MT. Selanjutnya, setiap kenaikan harga CPO sebesar US$50/MT, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US$20/MT untuk produk crude, dan US$16/MT untuk produk turunan sampai harga CPO mencapai US$1000. Apabila harga CPO di atas US$1000, maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masing-masing produk,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Aburrachman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).

Menurut Eddy, besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, termasuk CPO dan produk turunannya, ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

“Pengenaan tarif baru ini akan mulai berlaku 7 hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021 atau mulai berlaku pada 2 Juli 2021,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, bahwa dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional.

“Hal ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit dan keberlanjutan pengembangan layanan pada program pembangunan industri sawit nasional,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, bahwa penyesuaian tarif pungutan ekspor tetap memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan layanan BPDPKS, khususnya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, dan insentif biodiesel.

“Semua ini dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit,” paparnya.

Lihat juga...