Perkembangan Zaman, Reformasi Kurikulum adalah Keharusan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Reformasi kurikulum merupakan suatu keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Tapi, tetap harus mengikuti standar nasional pendidikan, dan menyikapi semua kebutuhan dari setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Wasekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Qodir, menegaskan, bahwa PB PGRI tidak pernah menolak reformasi kurikulum.

“Tapi reformasi tersebut harus tetap bersandar pada undang-undang. Ada tahapan dan aturan yang harus kita kembangkan. Harus terbuka, jangan sembunyi-sembunyi. Yang ada kalau ketahuan jadi ramai. Jangan ada lagi drama korea dalam pendidikan Indonesia,” kata Dudung dalam diskusi online Kurikulum Sekolah Penggerak, diikuti Cendana News, Kamis (24/6/2021).

Ia menyatakan, sudah sering terjadi bahwa kurikulum Indonesia selalu dijalankan dengan power kepemimpinan.

“Sesuatu yang baik, yang lama harusnya dilanjutkan. Yang kurang baik, yang lama diperbaiki. Sehingga reformasi kurikulum pendidikan itu adalah suatu keharusan, disesuaikan zaman. Tapi, memang harus mengikuti tahapan dan aturan,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa reformasi kurikulum tidak bisa asal kemauan menteri dan pemerintah.

“Karena harus mengacu pada standar nasional pendidikan, mengikuti prinsip diversifikasi sesuai satuan pendidikan dan kurikulum, sesuai dengan jenjang pendidikan untuk menegakkan kerangka NKRI,” ucapnya lagi.

Dalam menegakkan NKRI, ada yang harus diperhatikan adalah iman dan takwa, akhlak mulia, potensi kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, serta tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dunia kerja dan ilmu pengetahuan.

“Jadi, jangan karena ada program penggerak, lalu kurikulum juga berubah. Kurikulum tidak mengikuti program, tapi mengikuti perkembangan eksternal dan internal,” tutur Dudung.

Dudung menyatakan, tidak ada perubahan pada struktur kurikulum saat ini, dari Kurikulum 2013.

Lihat juga...