Perkembangan Zaman, Reformasi Kurikulum adalah Keharusan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Reformasi kurikulum merupakan suatu keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Tapi, tetap harus mengikuti standar nasional pendidikan, dan menyikapi semua kebutuhan dari setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Wasekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Qodir, menegaskan, bahwa PB PGRI tidak pernah menolak reformasi kurikulum.

“Tapi reformasi tersebut harus tetap bersandar pada undang-undang. Ada tahapan dan aturan yang harus kita kembangkan. Harus terbuka, jangan sembunyi-sembunyi. Yang ada kalau ketahuan jadi ramai. Jangan ada lagi drama korea dalam pendidikan Indonesia,” kata Dudung dalam diskusi online Kurikulum Sekolah Penggerak, diikuti Cendana News, Kamis (24/6/2021).

Ia menyatakan, sudah sering terjadi bahwa kurikulum Indonesia selalu dijalankan dengan power kepemimpinan.

“Sesuatu yang baik, yang lama harusnya dilanjutkan. Yang kurang baik, yang lama diperbaiki. Sehingga reformasi kurikulum pendidikan itu adalah suatu keharusan, disesuaikan zaman. Tapi, memang harus mengikuti tahapan dan aturan,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa reformasi kurikulum tidak bisa asal kemauan menteri dan pemerintah.

“Karena harus mengacu pada standar nasional pendidikan, mengikuti prinsip diversifikasi sesuai satuan pendidikan dan kurikulum, sesuai dengan jenjang pendidikan untuk menegakkan kerangka NKRI,” ucapnya lagi.

Dalam menegakkan NKRI, ada yang harus diperhatikan adalah iman dan takwa, akhlak mulia, potensi kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, serta tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dunia kerja dan ilmu pengetahuan.

“Jadi, jangan karena ada program penggerak, lalu kurikulum juga berubah. Kurikulum tidak mengikuti program, tapi mengikuti perkembangan eksternal dan internal,” tutur Dudung.

Dudung menyatakan, tidak ada perubahan pada struktur kurikulum saat ini, dari Kurikulum 2013.

“Sama saja. Hanya berbeda bungkusnya. Dan yang membuat saya tidak mau membaca lebih jauh adalah karena prinsip pengembangan kurikulum itu harus dilakukan oleh seluruh pemangku pendidikan di Indonesia, dan bermakna untuk kepentingan bangsa,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa saat ada reformasi kurikulum yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, PGRI sama sekali tidak tahu. Begitu pula tak ada naskah dan kajian akademik.

“Drafnya saja tidak pernah dengar, tim pengembang juga tidak boleh mengeluarkan statemen apa pun. Katanya pembelajaran abad 21. Tapi faktanya, masih sama dengan kurikulum 2013. Jadi sama saja ini membuang uang negara untuk pembiayaan selama 9 bulan, membiayai pelatihan tim ahli, dan fasilitator. Sementara 1 juta guru honorer masih menerima gaji rendah,” tandasnya.

Kepala Sekolah Penggerak, SMA Katolik Yos Sudarso Batam, Christina Sumiyati, menjelaskan, dalam kurikulum baru yang dikeluarkan Kemendikbudristek, yaitu Sekolah Penggerak, tidak ada lagi peminatan di kelas 10.

Kepala Sekolah Penggerak, SMA Katolik Yos Sudarso Batam, Christina Sumiyati, menyampaikan perubahan dalam Kurikulum Sekolah Penggerak, di acara diskusi online Kurikulum Sekolah Penggerak, Kamis (24/6/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Tapi anak-anak hanya mendapatkan pendampingan untuk mempersiapkan pemilihan peminatan yang akan dilakukan di kelas 11. Jadi kurikulum yang diberikan sama seperti yang diterima peserta didik di SMP,” kata Sumiyati dalam kesempatan yang sama.

Materinya akan ada dua, yaitu IPA Terpadu dan IPS Terpadu.

“Hanya untuk pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Apakah mau digabungkan atau mau dipisahkan atau dengan sistem blok, tergantung kemampuan struktur sekolah. Pembebanan pelajaran pada anak akan jauh berkurang. Lebih banyak base project, yang membuat peserta didik dan pendidik memiliki lebih banyak waktu mengembangkan soft skills untuk kehidupannya kelak,” ucapnya.

Jam pelajaran juga akan berkurang dari 42 jam ke 32 jam, tapi akan ada jam khusus untuk pelaksanaan proyek, yaitu sekitar 25 hingga 33 persen dari jam pelajaran selama satu tahun.

“Materi akan disebarkan secara online dan asynchronous (satu arah), yang akan menyebabkan pemahaman materi beragam. Ini juga harus disikapi oleh para pendidik,” pungkasnya.

Lihat juga...