Perubahan Kurikulum Membutuhkan Evaluasi dan Pengawasan Publik

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Proses penyempurnaan materi kurikulum pendidikan Indonesia yang saat ini sedang dilakukan, membutuhkan partisipasi publik, evaluasi dan pengawasan untuk memastikan apa yang dijadikan tujuan pembenahan kurikulum ini benar-benar dapat tercapai.

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyatakan, bahwa dalam hal kurikulum yang dikeluarkan Kemendikbudristek, dalam program Sekolah Penggerak, bukan sepenuhnya baru. Namun  lebih pada penyempurnaan.

“Baru itu tidak pernah disebut-sebut. Baik oleh Puskurbuk atau dari Kabalitbang, Mas Nino atau dari Mas Menteri. Yang disebut itu adalah penyempurnaan dan penyederhanaan. Tapi kenyataannya, malah jadi tidak sederhana. Ini harus menjadi evaluasi ke depan,” kata Satriwan dalam diskusi online kurikulum baru, Kamis (24/6/2021).

Ia menceritakan untuk program Sekolah Penggerak atau PSP ini, ada seleksi yang harus dilewati untuk dapat mengikutinya.

“Dari sekitar 500 ribu sekolah dari Sabang hingga Merauke, yang bisa ikut itu hanya yang lolos seleksi. Totalnya ada 2.500 satuan pendidikan yang mengikuti pelatihan selama 10 hari. Berbeda dengan kurikulum yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan semua guru, sesuai dengan UU KIP,” ucapnya.

Dalam pelatihan, lanjutnya, memang terlihat ada perbedaan dengan kurikulum 2013.

“Karena online, yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan keragaman peserta dalam memahami materi, maka ada beberapa kendala yang dialami peserta yang menyebabkan tidak bulatnya paradigma,” ucapnya.

Dari hasil pelatihan, terlihat paradigma berbeda ini berpotensi akan disampaikan berbeda oleh para peserta pelatihan kepada tenaga pengajar di satuan pendidikan mereka.

Lihat juga...