Perubahan Kurikulum Membutuhkan Evaluasi dan Pengawasan Publik

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Proses penyempurnaan materi kurikulum pendidikan Indonesia yang saat ini sedang dilakukan, membutuhkan partisipasi publik, evaluasi dan pengawasan untuk memastikan apa yang dijadikan tujuan pembenahan kurikulum ini benar-benar dapat tercapai.

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyatakan, bahwa dalam hal kurikulum yang dikeluarkan Kemendikbudristek, dalam program Sekolah Penggerak, bukan sepenuhnya baru. Namun  lebih pada penyempurnaan.

“Baru itu tidak pernah disebut-sebut. Baik oleh Puskurbuk atau dari Kabalitbang, Mas Nino atau dari Mas Menteri. Yang disebut itu adalah penyempurnaan dan penyederhanaan. Tapi kenyataannya, malah jadi tidak sederhana. Ini harus menjadi evaluasi ke depan,” kata Satriwan dalam diskusi online kurikulum baru, Kamis (24/6/2021).

Ia menceritakan untuk program Sekolah Penggerak atau PSP ini, ada seleksi yang harus dilewati untuk dapat mengikutinya.

“Dari sekitar 500 ribu sekolah dari Sabang hingga Merauke, yang bisa ikut itu hanya yang lolos seleksi. Totalnya ada 2.500 satuan pendidikan yang mengikuti pelatihan selama 10 hari. Berbeda dengan kurikulum yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan semua guru, sesuai dengan UU KIP,” ucapnya.

Dalam pelatihan, lanjutnya, memang terlihat ada perbedaan dengan kurikulum 2013.

“Karena online, yang dipengaruhi oleh faktor teknis dan keragaman peserta dalam memahami materi, maka ada beberapa kendala yang dialami peserta yang menyebabkan tidak bulatnya paradigma,” ucapnya.

Dari hasil pelatihan, terlihat paradigma berbeda ini berpotensi akan disampaikan berbeda oleh para peserta pelatihan kepada tenaga pengajar di satuan pendidikan mereka.

“Dari awal sifat pelatihannya adalah andragogi dan instruktur pun menjelaskan secara tidak detail. Peserta membaca sendiri berbagai dokumen PDF yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga berpotensi menimbulkan paradigma berbeda. Lalu bagaimana saat mereka harus mengajarkan hal tersebut pada pengajar lainnya di satuan pendidikan mereka,” ungkap Satriwan.

Contohnya, modul ajar sebagai pengganti RPP, memiliki lembar halaman antara 10 hingga 20 lembar. Sangat jauh berbeda dengan semangat menteri pada tahun 2019, yang memerdekakan guru untuk membuat RPP 1 lembar.

“Contoh lainnya, PKN kelas 5 SD sudah diajarkan makna ideologi, nilai Way of Life. Ini kan berat. Padahal katanya ingin menyempurnakan tapi malah seperti kembali ke kurikulum 2006,” kata pengajar SMA Lab School Jakarta ini.

Kejadian seperti ini, ungkapnya karena penyusunan kurikulum ini tidak melibatkan publik yang lebih banyak.

“Referensi dalam menyusun pencapaian pembelajaran hanya 10 saja. Ini menjadikan materi yang ada menjadi tidak kaya, isi kurikulum ini,” tuturnya.

Pengurangan jam pelajaran pun menimbulkan kekhawatiran pada guru.

“Dengan pengurangan jam pelajaran ini apakah berdampak pada sertifikasi? Dan kapan ini akan dilaksanakan? Juli 2021 ini atau kapan? Waktunya sangat mepet. Pelatihannya baru dua minggu lalu, yang akan kami lanjutkan pengajarannya ke guru lainnya di sekolah kami,” tandasnya.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Awaluddin Tjalla, menjelaskan, suatu kebijakan harusnya didasarkan pada acuan rasional berbasis kajian.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Awaluddin Tjalla menyebutkan perubahan atau perbaikan kurikulum membutuhkan partisipasi publik, dalam diskusi online soal kurikulum baru, Kamis (24/6/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Aturannya memang demikian. Kurikulum memang didasari oleh banyak faktor, terutama dinamika di masyarakat,” kata Prof. Tjalla dalam kesempatan yang sama.

Dalam kajian terkait kurikulum 2013, yang perlu diperbaiki adalah sistem penyampaiannya atau delivery.

“Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu diberikan otonomi dalam mengimplementasikannya. Sehingga, kalau memang ada penyederhanaan, kemungkinan inilah yang dilakukan dalam sekolah penggerak,” urainya.

Tentunya perlu pengawasan dan evaluasi dalam capaian implementasinya.

“Hasil kajian juga memperlihatkan peran penting dari organisasi di satuan pendidikan, dimana mereka meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme guru-guru kita,” urainya lagi.

Sehingga apa yang disampaikan Menteri Nadiem saat pelantikan soal perbaikan guru dan kurikulum adalah sangat tepat.

Grand design-nya adalah memberikan kebebasan pada guru. Dalam hal ini di setiap satuan pendidikan. Untuk memahami dan memiliki kreativitas dalam menyampaikan pembelajaran. Memberikan materi dalam konsep holistik, dan menunjukkan kasus langsung dari mata pelajaran tersebut di lapangan,” kata Prof. Tjalla.

Perlu juga mendorong pendidik untuk mengaplikasikan teknologi informatika dalam proses pembelajaran.

“Jadi bisa digabungkan aspek pengetahuan dengan kondisi di lapangan. Caranya dengan memanfaatkan teknologi,” ucapnya.

Mengaplikasikan kurikulum, apakah baru atau perbaikan, membutuhkan partisipasi dari banyak pihak.

“Partisipasi orang tua, persiapan materi yang sesuai dengan bakat dan minat anak, serta partisipasi publik karena kurikulum ini adalah milik publik. Kalaupun sekarang materi perbaikan kurikulum masih belum disebarkan ke publik, mungkin karena belum rampung, dan masih membutuhkan perbaikan,” pungkasnya.

Lihat juga...