PGRI Flores Timur Persoalkan Pendapatan Guru

Editor: Makmun Hidayat

LARANTUKA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur (Flotim) Nusa Tenggara Timur (NTT) mempersoalkan kesejahteraan guru baik guru honor maupun guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunjangannya belum dibayar.

“Gaji guru honor di Kabupaten Flores Timur masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Bagaimana guru mau sejahtera,” sesal Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian saat dihubungi Rabu (3/6/2021).

Maksi mengatakan, sadar atau tidak sadar, masih ada guru yang mengajar secara sukarela dan ada yang masih mendapatkan upah Rp100 ribu per bulan hingga Rp200 ribu per bulannya.

Selain itu kata dia, ada guru kontrak daerah yang mendapatkan gaji hanya sebesar Rp1.150.000 dan masih jauh d bawah UMR Provinsi NTT yang jumlahnya mencapai Rp1.950.000 di tahun 2020 dan 2021.

“Peraturan Bupati (Perbub) 63 Tahun 2017 tentang Standar Penghasilan Tenaga Kesehatan dan Pendidik Anak Usia Dini di Desa dikatakan Pendidik Anak Usia Dini sebesar Rp. 1.525.000 per bulan. Regulasi ini, dalam penerapannya, masih belum merata,” ucapnya.

Maksi menambahkan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) tahun 2021, kuota untuk Flores Timur hanya 552 orang.

Mantan Ketua Agupena Flotim ini minta perhatian dari Pemda Flotim dan dinas teknis untuk melakukan upaya perjuangan menambah kuota untuk dari jumlah secara keseluruhan di atas 2 ribu guru.

Ia juga mengharapkan agar dalam seleksi PPPK tahun 2021 kiranya jangan ada diskriminasi antara guru honor di sekolah negeri dan sekolah swasta.

“PGRI Flores Timur memandang ada ketidakadilan jika prioritas negara hanya untuk guru honor di sekolah negeri dan menomorduakan guru honor di sekolah swasta,” tegasnya.

Maksi juga mengultimatum pemerintah segera merealisasikan tunjangan sertifikasi 1 bulan pada triwulan ke IV tahun 2020 yang masih tunggak.

Jika belum direalisasikan, dalam waktu dekat kiranya ada informasi resmi melalui surat yang dapat didistribusikan melalui sekolah- sekolah.

Ia menambahkan, tunjangan Kesra dan Non Sertifikasi triwulan ke III- IV tahun 2020 yang masih tunggak pun jika belum dibayarkan maka harus ada informasi resmi.

“Tunjangan Kepala Sekolah pada SK Kepala Sekolah selisih dengan riil pembayaran. Pada SK tertulis Rp. 485 ribu sementara realisasinya Rp. 150 ribu.Mohon memperhatikan hal ini dan dapat melakukan penjelasan logisnya,” tegasnya.

Maksi juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar memperhatikan pembayaran kekurangan berkala dan kekurangan kenaikan pangkat bagi guru ASN tepat pada waktunya.

Sementara itu anggota DPRD Flotim, Yono Tobin Yono Tobin dalam pernyataannya mengutip apa yang disampaikan oleh Asisten I Pemda Flotim bahwa Dinas PKO alpa dalam menangani persoalan persoalan guru.

Yono mengatakan, terkait persoalan kuota PPPK, DPRD tidak bisa memberikan jaminan akan perjuangan penambahan kuota sebab menurut tahapan sudah dilakukan dan hasilnya Flores Timur mendapatkan jatah 552 orang.

“Terkait guru honor di sekolah swasta yang tidak mendapatkan porsi pertama dalam seleksi PPPK ini, DPRD memiliki keterbatasan kewenangan untuk memperjuangkannya,” ungkapnya.

Lihat juga...