PGRI Flotim Minta Layanan Adpeg Guru Diperbaiki

Editor: Makmun Hidayat

LARANTUKA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flotim agar memperhatikan layanan administrasi kepegawaian (Adpeg) bagi guru.

“Kami dari PGRI meminta agar Dinas PKO Flotim memperhatikan beberapa hal terkait layanan administrasi bagi guru. Hal ini sudah disampaikan kepada pihak dinas dan DPRD Flotim,” kata Maksimus Masan Kian, Ketua PGRI Flores Timur, saat dihubungi, Kamis (3/6/2021).

Maksi sapaannya, menjelaskan pihaknya meminta Dinas PKO memperhatikan pelayanan kenaikan pangkat guru Aparatur Sipil Negera (ASN) yang dinilai masih belum maksimal pelayanannya.

Ia mencontohkan, penjelasan regulasi yang tidak utuh terkait alur dan syarat kenaikan pangkat, tercecernya dokumen kenaikan pangkat guru, juga ketidakjelasan waktu antara pemberkasan akhir dan penerimaan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat.

“Mohon memperhatikan regulasi berkaitan dengan pensiunan Guru ASN. Contoh kasus yang menimpa Ibu Ribka Nitti, Guru pada SDI Balela yang merupakan kelalaian Dinas PKO,” tegasnya.

Maksi meminta Dinas PKO memperhatikan pelayanan kepada guru dalam urusan penyesuaian ijazah dimana Dinas PKO Flotim lambat memberikan respons dan memproses urusan berkaitan dengan penyesuian ijazah.

PGRI Flotim, kata dia, juga meminta agar Dinas PKO Flotim memperhatikan regulasi terkait pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ia mencontohkan, ada 6 guru yang dilantik menjadi pengawas sekolah oleh bupati dan mendapatkan Surat Keputusan Bupati.

“Beberapa hari setelah dilantik,keenamnya diturunkan menjadi guru bantu karena secara usia tidak memenuhi syarat menjadi seorang pengawas sekolah. Ini murni kelalaian Dinas PKO Flores Timur pada bidang teknis terkait yang mengorbankan guru baik secara moril maupun materil,” sesalnya.

Maksi juga mengharapkan Dinas PKO Flotim memperhatikan SK Mutasi Guru ASN dan kiranya mutasi guru menggunakan SK Bupati Flores Timur.

Dia tambahkan, jika dalam kondisi mendesak menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan paling lambat 6 bulan setelahnya, dapat disesuaikan dengan SK Bupati Flores Timur.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas PKO Flotim, Yohanes Ukat saat bertemu dengan perwakilan PGRI Flotim mengatakan menampung semua keluhan dari PGRI dan akan menyampaikan kepada kepala dinas untuk diselesaikan.

Yohanes mengaku tidak memiliki kewenangan untuk berbicara karena tidak diberikan mandat oleh Sekda Flotim maupun Plt. Kepala Dinas PKO Flotim sehingga akan meneruskan permintaan dari PGRI.

“Saya hanya bisa menerima berkas tuntutan dan tidak punya kapasitas untuk berbicara. Saya janji akan menyampaikan ke pimpinan untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.

Lihat juga...