Pola Belanja Pemda Dinilai Masih Jauh dari Memuaskan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti menilai, pola belanja pemerintah daerah masih jauh dari kata memuaskan. Berdasarkan tinjauannya, realisasi belanja pada APBD hingga April 2021 ini baru mencapai 12,7 persen.

“Ini sangat timpang sekali bila kita bandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat di periode yang sama, yang sudah hampir mencapai 40 persen,” ujar Astera saat memberikan sambutan pada acara Lomba Bedah Data APBD yang berlangsung secara virtual, Selasa (8/6/2021).

Di samping realisasinya yang rendah, belanja APBD pun masih didominasi untuk pengeluaran belanja pegawai, yang tercatat mencapai 58 persen dari totai belanja hingga April.

“Iya mungkin (mereka bisa beralasan) karena ada pengeluaran THR. Tapi kalau kita cermati, rata-rata untuk gaji karyawan, honor perjalanan dinas dan berbagai salurannya yang bermuara pada belanja pegawai,” tandas Astera.

Sementara itu, untuk belanja modal realisasinya masih sangat rendah, tercatat baru terealisasi antara 5-6 persen. Itupun, kata Astera, belum ditinjau lagi, apakah belanja modal tersebut bersifat produktif atau tidak.

“Ini terus terang jadi perhatian kita semua. Dan atas dasar inilah, kita menginisiasi Lomba Bedah Data APBD, untuk sama-sama menganalisa bagaimana seharusnya APBD ini bekerja,” papar Astera.

Pada forum yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyatakan, agar sebaiknya APBD dapat disajikan lebih transparan kepada publik, sehingga mereka dapat memahami, dengan anggaran sedemikian besar, apa hasil yang bisa dirasakan.

“Sejauh ini memang pemda terbuka pada DPRD dan BPK secara formal, tapi saya kira masyarakat juga perlu tahu tentang APBD secara lebih mudah dan transparan. Seperti saya suka ditanya tentang dana Otsus yang dikirim ke Papua sampai ratusan miliar itu jadi apa? Hal-hal itu perlu dijelaskan,” jelas Menkeu.

Untuk memudahkan masyarakat memahami hal tersebut, menurut Menkeu dibutuhkan infrastruktur seperti mesin learning dan data analytic, serta SDM yang mumpuni untuk menyajikannya kepada masyarakat secara lebih sederhana.

“Kita bukan mau gaya-gayaan, tapi ini untuk kepentingan transparansi. Masyarakat akan memberikan apresiasi kepada kita apabila anggaran itu jelas kita pergunakan untuk apa, manfaatnya bagaimana, serta hasilnya seperti apa,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...