Rencana Pembuangan ‘Tailing’ ke Dasar Laut, Perlu Kajian Mendalam

Editor: Makmun Hidayat

BOGOR — Alternatif membuang tailing ke dasar laut, dinyatakan masih harus melewati berbagai kajian. Mengingat komposisi tailing dan berbagai instrumen laut seperti arus, suhu hingga tekstur dasar laut.

Pengujian yang dilakukan juga harus sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku sehingga pembangunan kelautan berkelanjutan yang terdiri dari tiga aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terwujud secara seimbang.

Ahli Ekotoksikologi Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS, menyampaikan wacana untuk melakukan pembuangan sisa hasil tambang atau limbah tailing ke laut dalam, haruslah dikaji dengan mendalam.

“Kalau pemerintah menginginkan hal seperti itu, boleh-boleh saja. Selama kajiannya dilakukan secara benar dan mendalam sesuai dengan kaidah dan persyaratan yang sudah ditentukan,” kata Prof. Etty saat dihubungi Cendana New, Rabu pagi (15/6/2021).

Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS, saat dihubungi, Rabu pagi (16/6/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ia menjelaskan, tailing memiliki potensi membahayakan ekosistem laut dasar jika kecepatan pembuangan lebih tinggi dibandingkan penyebarannya. “Tailing ini akan menutup wilayah dasar laut. Sehingga ada potensi habitat yang ada di dasar laut itu akan hilang. Apalagi jika jumlah pembuangannya terus bertambah,” ucapnya.

Untuk memastikan STD ini bisa dilakukan atau tidak, Prof Etty menyebutkan ada beberapa uji yang harus dilakukan.

“Yaitu uji toksisitas lakuan akut, uji kronis atau subkronis dan uji teratogenisitas yang merupakan satu rangkaian uji dalam jangka waktu panjang. Dan ujinya harus dilakukan pada biota sensitif sesuai persyaratan uji toksisitas dan biota asli Indonesia dalam waktu yang mencukupi,” ucapnya lagi.

Contohnya, untuk pengetesan uji toksisitas lakuan akut, jangan menggunakan udang vaname yang sifatnya tahan pada lingkungan yang relatif buruk dan tidak sensitif. Tapi gunakan udang windu yang memang merupakan biota sensitif dan asli Indonesia.

“Dan jangan gunakan ikan yang ada di permukaan. Karena kan tailing ini adanya di dasar laut. Ikan yang ada di kolom air kurang terpengaruh oleh keberadaan tailing,” kata Prof Etty tegas.

Ia menyebutkan kajian pada STD ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin menjalankan pembangunan berkelanjutan.

“Jadi mencapai kesejahteraan ekonomi berkeadilan tanpa adanya friksi sosial dan tanpa mengabaikan kondisi lingkungan. Kondisi saat ini kan, kalau tidak boleh dibilang minim, aspek lingkungan ini sangat kedodoran,” tuturnya.

Dan ia juga menegaskan bahwa pengujian kelayakan STD ini sifatnya sangat kasuistik. “Jadi, pengujian di satu lokasi tidak bisa digunakan untuk lokasi lainnya. Masing-masing lokasi memiliki karakteristiknya sendiri. Sehingga tidak bisa dipukul rata,” tuturnya lagi.

Sementara Ahli Oseanografi Terapan Pusat Riset Kelautan, Dr.-Ing Widodo Setiyo Pranowo, MSi, menyatakan sebelum membahas tentang tailing, harus dipahami dulu definisi dari tailing.

Ahli Oseanografi Terapan Pusat Riset Kelautan, Dr.-Ing Widodo Setiyo Pranowo, MSi, -Foto: Ranny Supusepa

Tailing itu adalah zat padat atau berbutiran halus atau zat cair yang tersisa dari proses pengolahan biji mineral logam dalam industri pertambangan. Yang artinya memiliki massa jenis, yang harus diperhitungkan berbanding massa jenis air laut. Kalau lebih rendah artinya dapat terangkut atau tertransportasikan oleh air laut,” kata Widodo.

Saat berbentuk butiran halus, maka tailing akan berpotensi terendapkan di dasar laut.

“Tapi jika ada arus laut tertentu maka ada potensi tailing yang mengendap itu akan teraduk dan terangkat kembali ke kolom air. Ini lah yang harus menjadi pemikiran dalam menelurkan kebijakan pembuangan tailing,” ucapnya.

Karena saat masuk ke kolom air, ada potensi tailing ini termakan oleh mikroplankton, yang kemudian akan termakan oleh plankton dan selanjutnya hingga memasuki saluran pencernaan ikan yang menjadi makanan manusia.

“Disini pentingnya pengawasan pada komposisi tailing, apakah masih atau sudah tidak mengandung zat berbahaya saat dibuang. Dan tentunya tim pengawas ini nantinya juga akan mendapat pengawasan atau audit dari pihak pengawas lingkungan pemerintah untuk memastikan bahwa semua aman, bukan hanya aman di atas kertas saja,” ucapnya lagi.

Pembuangan ke laut ini, menurut Widodo, sangat sulit untuk diawasi.

“Kalaupun memang sudah tidak mengandung bahan berbahaya tapi tailing ini bisa menyebabkan kekeruhan. Yang pada ujungnya akan mempengaruhi ikan yang ada di kolom air tersebut. Kalau ikannya pindah, karena tidak adanya atau sulit mencari makan di lokasi kolom air yang keruh maka yang terdampak adalah para pencari ikan,” urainya.

Sehingga, Widodo menegaskan perlunya kajian yang mendalam dan simulasi dalam periode waktu panjang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menentukan apakah tailing ini bisa dibuang dalam suatu kawasan laut tertentu.

“Yang perlu dilihat pertama apakah daerah tersebut masuk dalam kawasan sensitif seperti yang disebutkan dalam Permen LHK P20. Kalau dekat dengan kawasan sensitif, artinya harus dilakukan simulasi, sejauh mana potensi tailing itu bisa berpindah. Dan pastinya tidak bisa dalam hitungan bulan simulasinya, harus bertahun sesuai dengan masa operasional dumping dengan ditentukan komposisi tailing-nya juga jumlahnya,” pungkasnya.

Lihat juga...